Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Guntur Sasono, menegaskan betapa krusialnya transparansi dan efisiensi dalam diskusi mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1448 H/2027 M. Ia menekankan bahwa penetapan biaya tersebut harus mempertimbangkan kemampuan jemaah, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan yang diberikan.
Pernyataan ini disampaikan Guntur saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah serta mendengarkan pendapat dari Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Rabu, 7 Oktober 2026. Rapat tersebut menjadi ajang untuk membahas hasil evaluasi pemerintah mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji, pandangan dari berbagai fraksi DPR RI, hingga proses pengesahan dan penetapan BPIH untuk musim haji 2027.
Menurut Guntur, pembahasan mengenai biaya haji bukan hanya sekadar soal angka anggaran, melainkan juga adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan yang layak bagi masyarakat yang ingin menjalankan ibadah ke Tanah Suci. “Yang paling penting adalah bagaimana biaya penyelenggaraan ibadah haji dapat ditetapkan secara rasional dan transparan, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada jemaah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pengelolaan dana terkait haji harus dilakukan secara profesional dan penuh kehati-hatian. Hal ini bertujuan agar manfaat dana tersebut dapat mendukung keberlanjutan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam hal ini, koordinasi antara pemerintah, DPR RI, dan BPKH menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek pembiayaan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan akuntabel.
Guntur juga berharap proses pembahasan BPIH untuk tahun 1448 H/2027 M dapat menghasilkan skema pembiayaan yang adil, berkelanjutan, serta tidak membebani jemaah. Selain itu, ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang harus tetap berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan serta kenyamanan para jemaah saat menjalani ibadah.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan dari fraksi-fraksi DPR RI dan pembahasan terkait penetapan BPIH untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Melalui pertemuan ini, diharapkan semua pihak dapat bersatu dalam menciptakan solusi yang terbaik untuk menyukseskan pelaksanaan ibadah haji, mengingat ibadah ini merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting bagi umat Muslim di seluruh dunia.
Dengan pengaturan yang baik, diharapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji dapat menjadi lebih terjangkau, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diterima oleh para jemaah. Ini menjadi tantangan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah dan lembaga terkait lainnya, untuk memastikan agar setiap jemaah bisa menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman.
Komentar