Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan perlunya penerapan solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions/NbS) guna memperkuat perlindungan di kawasan pesisir Pantai Utara Jawa. Hal ini menjadi semakin penting untuk melindungi lingkungan serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir.
Langkah awal yang diambil adalah penanaman mangrove, yang merupakan bagian dari upaya untuk menggunakan teknologi perlindungan pantai. Penanaman ini bertujuan untuk meredam gelombang laut, mengurangi abrasi, dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat pesisir.
Salah satu contoh implementasi upaya ini terjadi di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, pada Senin (19/10/2026). Kegiatan tersebut adalah bagian dari program perlindungan pesisir Pantura yang mengintegrasikan pemulihan ekosistem dengan pembangunan infrastruktur fisik.
Program ini juga mendukung peran Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) dalam menciptakan pengelolaan perlindungan pesisir yang lebih terintegrasi. BOPPJ, yang berada di bawah koordinasi Dewan Pengarah yang dipimpin oleh Menko AHY, bertugas menyelaraskan perencanaan, menjalankan koordinasi lintas sektor, serta melakukan pemantauan dan evaluasi program perlindungan.
Menko AHY mengungkapkan bahwa masyarakat di Timbulsloko menghadapi masalah pesisir yang sangat kompleks. Berbagai isu, mulai dari abrasi, banjir rob, hingga penurunan muka tanah, mengancam permukiman dan mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut. Kawasan ini sebelumnya dikenal memiliki lahan pertanian dan tambak yang produktif.
“Pembangunan tanggul raksasa tentunya dimaknai sebagai kombinasi atau pendekatan yang hybrid antara pembangunan infrastruktur keras, yaitu berbentuk tanggul pantai maupun tanggul laut, tetapi juga dengan yang sifatnya alami, Nature-Based Solutions,” kata Menko AHY.
Menko AHY melanjutkan, kehadiran mangrove terbukti efektif dalam meredam energi gelombang, menangkap sedimen, dan memperlambat laju abrasi. Oleh karena itu, rehabilitasi ekosistem mangrove dinilai esensial untuk melengkapi pembangunan infrastruktur fisik demi menciptakan perlindungan pesisir yang lebih ampuh.
Di Desa Timbulsloko, penerapan pendekatan berbasis alam dilakukan melalui penanaman mangrove yang didukung oleh teknologi seperti HexBricks, guludan, dan struktur bambu. Program percontohan ini diharapkan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare dan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.
Pengembangan solusi berbasis alam ini bertujuan untuk membangun sistem perlindungan Pantura yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah setempat. Kepala BOPPJ, Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, mengawasi pelaksanaan program agar sesuai dengan mandat kelembagaan, termasuk memperkuat kolaborasi antara pembangunan infrastruktur, pemulihan ekosistem pesisir, dan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan yang terintegrasi ini penting agar program tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan efektivitas perlindungan, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir. Partisipasi masyarakat lokal diharapkan dapat meningkatkan keefektifan upaya perlindungan serta memberikan dampak ekonomi yang dapat dirasakan langsung.
Menko AHY menegaskan, keberhasilan program perlindungan pesisir seharusnya dievaluasi secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan jumlah infrastruktur yang dibangun atau mangrove yang ditanam. Indikator evaluasi harus mencakup tingkat kelangsungan hidup tanaman, serta kemampuan struktur perlindungan dalam mengurangi dampak abrasi.
Dalam konteks ini, Menko AHY meminta BOPPJ bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan program. Aspek-aspek seperti kepentingan nelayan, akses aktivitas perikanan, dan kesempatan ekonomi setempat perlu diperhitungkan dalam setiap pelaksanaan program.
Dalam kebijakan nasional, posisi Menko AHY sebagai Ketua Dewan Pengarah BOPPJ sangat penting untuk menyelaraskan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan mengutamakan kepentingan masyarakat, memperkuat infrastruktur, dan melindungi dari risiko bencana.
Melalui koordinasi lintas sektor, BOPPJ diharapkan dapat meningkatkan integrasi program, mempercepat pelaksanaan sesuai kewenangannya, dan mendorong agar upaya perlindungan Pantura Jawa menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. “Pemulihan lingkungan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Menko AHY.
Selaras dengan itu, Kepala BOPPJ yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, menekankan bahwa pembangunan perlindungan pesisir harus berjalan berdampingan dengan upaya menjaga keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak. Hal ini penting agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap dapat berlangsung dalam proses perlindungan pantai.
Sebagai tambahan, kegiatan di Timbulsloko juga melibatkan penggunaan HexBricks yang diproduksi oleh masyarakat setempat. Pendayagunaan produk lokal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan bagi warga pesisir.
“Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draf rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan Perpres-nya,” tambahnya. Program percontohan di Timbulsloko diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan pendekatan serupa di wilayah Pantura Jawa lainnya.
Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam membangun kawasan pesisir yang aman, produktif, tangguh, dan berkelanjutan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh seperti Gubernur Jawa Tengah, Bupati Demak, dan sejumlah pejabat penting lainnya.
Komentar