Pemerintah berencana untuk menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 13,3 juta pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan ini direncanakan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap penerima akan mendapatkan total Rp900 ribu.
Namun, hingga tanggal 12 Oktober 2026, pemerintah belum memberikan pengumuman resmi mengenai ketentuan penerima BSU 2026, termasuk batas maksimal gaji bagi pekerja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Ini menyebabkan ketidakpastian apakah kriteria pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan, yang digunakan untuk BSU 2025, akan kembali diterapkan pada tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa program BSU merupakan salah satu inisiatif bantuan pemerintah yang direncanakan untuk dilaksanakan pada kuartal IV 2026, yang mencakup periode dari Oktober hingga Desember. Dalam sebuah konferensi pers, Airlangga menjelaskan bahwa bantuan ini akan diberikan sekali untuk periode tiga bulan.
“Bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk tiga bulan dan per bulannya sebesar Rp300 ribu, dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun,” ungkap Airlangga.
Walaupun rencana penyaluran telah diinformasikan, pemerintah masih dalam tahap persiapan regulasi sebelum pelaksanaan program BSU 2026. Salah satu langkah yang sedang dilakukan adalah penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta ketentuan pendukung lainnya. Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan mengumumkan waktu pelaksanaan program setelah semua persiapan tersebut selesai.
Oleh karena itu, rincian mengenai jadwal pencairan, batas maksimal gaji, dan persyaratan lain bagi penerima bantuan masih perlu menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Pekerja disarankan untuk tidak langsung berasumsi bahwa ketentuan dari BSU tahun sebelumnya akan diterapkan pada tahun 2026, karena masih ada kemungkinan perubahan dalam kriteria jika pemerintah menetapkan aturan yang baru.
Pada program penyaluran BSU 2025, pemerintah menetapkan batas penghasilan maksimal sebesar Rp3,5 juta per bulan, yang setara dengan upah minimum di masing-masing daerah. Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp600 ribu untuk periode Juni hingga Juli 2025 dan dibayarkan sekaligus. Pemerintah menargetkan 15 juta pekerja akan menerima bantuan ini, dengan anggaran sekitar Rp10,72 triliun. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima bantuan dari target yang ditetapkan.
Berikut adalah syarat-syarat yang berlaku untuk BSU 2025:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025.
- Memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan, sesuai dengan upah minimum di daerah masing-masing.
- Bukan merupakan aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, atau anggota Polri.
- Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
Proses penyaluran BSU 2025 dilakukan melalui bank Himbara, yakni BNI, BRI, BTN, serta Mandiri, dengan tambahan BSI. Untuk pekerja yang tidak memiliki rekening di bank-bank tersebut, bantuan dapat diterima melalui PT Pos Indonesia.
Komentar