Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan keseriusan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam memperkuat kolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur berlangsung dengan transparansi, akuntabilitas, responsif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan komitmen ini disampaikan oleh AHY saat melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, AHY menekankan pentingnya semangat kolaborasi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, berjalan dengan baik di seluruh nusantara.
“Bersama dengan pertemuan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kemenko Infrastruktur ini, hadir sebuah spirit yang sama, bahwa kami ingin terus memastikan roda pemerintahan, khususnya dalam portofolio pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di seluruh Indonesia ini berjalan dengan baik,” ungkap AHY.
AHY menjelaskan bahwa Kemenko Infrastruktur memiliki fungsi penting dalam melakukan sinkronisasi, sinergi, kolaborasi, dan orkestrasi dengan lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasinya. Kementerian-Kementerian tersebut meliputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Melalui fungsi koordinasi ini, Kemenko Infrastruktur bertujuan untuk memastikan bahwa target pembangunan dari masing-masing kementerian dapat berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga tahun 2029, serta mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045.
Saat bersamaan, pelaksanaan pembangunan juga diarahkan untuk mewujudkan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan sektor dan kewenangan masing-masing kementerian.
Menurut AHY, pembangunan di bidang kewilayahan perlu disinkronkan dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari terlaksananya program atau selesainya proyek saja.
“Bukan hanya dapat menjalankan program atau membangun proyek, melainkan harus punya dampak langsung bagi masyarakat, untuk pertumbuhan ekonomi, untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan kesejahteraan,” tegas AHY.
Untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberikan dampak positif, AHY menilai penerapan prinsip good governance merupakan aspek dasar yang harus diterapkan. Tata kelola pemerintahan perlu menjamin bahwa proses penyelenggaraan pemerintahannya berlangsung dengan transparansi, akuntabilitas, berorientasi pada pelayanan, responsif, dan menghasilkan efek yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Good governance ini tidak hanya menjadi jargon, tapi harus dijalankan. Pemerintahan yang transparan, yang akuntabel, yang melayani, yang berdampak, termasuk yang responsif,” papar AHY.
AHY juga memberikan penghargaan kepada Ombudsman RI yang terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan laporan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Masukan dari masyarakat ini juga mencakup berbagai persoalan yang berhubungan dengan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan data dan laporan masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk potensi maladministrasi serta berbagai masalah pelayanan publik yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Bagi AHY, laporan dan masukan yang diterima menjadi referensi penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi serta perbaikan jika masih ada kelemahan dalam sistem pelayanan atau pelaksanaan pembangunan.
“Kami sepakat untuk mengawal ini dengan serius, karena pada akhirnya yang paling penting bagaimana masyarakat kita merasa dihormati hak-haknya, dilayani secara baik oleh negara, oleh pemerintah, dan pada akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang juga semakin baik ke depan,” tutup AHY.
Pada pertemuan kali ini, Menko AHY didampingi oleh Sesmenko Ayodhia G.L. Kalake, Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Nazib Faizal, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R.M. Manuhutu, serta Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Ronny Ariuly Hutahayan dan staf khusus lainnya.
Komentar