Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendorong agar pengaturan terkait tindak pidana investasi bodong dicantumkan secara jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh dari kejahatan dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian para korban.
Abdullah, yang lebih akrab dipanggil Abduh, menegaskan bahwa penegakan hukum atas pelaku investasi bodong tidak seharusnya berakhir hanya dengan hukuman penjara. Negara diharapkan juga bertanggung jawab untuk memulihkan hak-hak para korban melalui pengembalian aset hasil kejahatan.
“Tindak pidana investasi bodong perlu diatur secara tegas dalam RUU Perampasan Aset. Jangan sampai negara berhasil menghukum pelakunya, tetapi pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban justru tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Abduh menambahkan bahwa RUU Perampasan Aset harus mencakup mekanisme pengembalian yang terperinci, termasuk batas waktu, jenis aset yang dapat dirampas, dan prosedur penyaluran kepada para korban yang berhak. Ia mengingatkan pentingnya agar aset yang telah ditemukan dan dirampas tidak mengalami hambatan dalam proses pengembaliannya.
“Jangan sampai aset sudah ditemukan dan dirampas, tetapi pengembaliannya tidak jelas. Harus ada kepastian mengenai mekanisme dan batas waktunya,” tegasnya.
Politisi dari Fraksi PKB itu menekankan bahwa pengembalian aset hasil kejahatan yang dirampas harus menjadi prioritas utama untuk memenuhi hak-hak korban yang sudah terverifikasi. Proses pengembalian harus didasari pada bukti kepemilikan atau hak atas aset, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, pemulihan kerugian masyarakat tidak boleh kalah oleh kepentingan negara dalam menguasai aset hasil kejahatan tersebut.
“Prioritasnya harus jelas, yaitu memulihkan hak masyarakat yang dirugikan. Jangan sampai aset hasil kejahatan sudah dikuasai negara, tetapi hak korban belum mendapatkan penyelesaian yang layak,” jelas legislator yang berasal dari Jawa Tengah itu.
Selain menyerukan penguatan regulasi, Abduh juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih ketat dalam mengawasi kegiatan investasi di sektor jasa keuangan. Ia menilai bahwa koordinasi dalam menangani aktivitas keuangan ilegal harus ditingkatkan.
Abduh menggarisbawahi bahwa pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. OJK perlu memperkuat deteksi dini agar potensi penipuan investasi dapat teridentifikasi sebelum menyebabkan kerugian bagi masyarakat.
“Jangan menunggu masyarakat menjadi korban baru dilakukan tindakan. OJK harus memperkuat pengawasan dan koordinasi agar potensi penipuan investasi bisa diketahui lebih awal dan kerugian masyarakat dapat dicegah,” ungkapnya.
Abduh juga menekankan perlunya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku investasi bodong serta menelusuri aliran dana hasil kejahatan hingga tuntas. Penelusuran tersebut penting untuk mengetahui keberadaan aset yang mungkin disembunyikan atau dialihkan kepada pihak lain.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih efektif, dan korban investasi bodong dapat menerima kembali hak mereka. Mengingat besarnya dampak sosial dan ekonomi dari investasi bodong, kejelasan dan ketegasan dalam peraturan sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan. Hanya dengan begitu, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih terhadap sistem investasi di negara ini.
Komentar