Komisi III DPR RI mengusulkan agar aset yang berasal dari kejahatan keuangan diprioritaskan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Usulan ini mencakup harta para pelaku dari berbagai bentuk kejahatan, seperti investasi bodong, penipuan dalam trading saham dan komoditas, serta koperasi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Tidak ketinggalan, kasus penipuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah umrah juga masuk dalam daftar perhatian.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa selama ini para korban kejahatan keuangan kesulitan untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi. Ia berpendapat bahwa sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini lebih berfokus pada hukuman bagi pelaku, alih-alih berupaya untuk memulihkan kerugian yang diderita masyarakat yang menjadi korban.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Parlementaria. Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap situasi ini yang memungkinkan para pelaku mengamankan aset hasil kejahatan mereka. Menurutnya, tidak jarang pelaku memilih untuk menjalani hukuman penjara sambil menyembunyikan harta kekayaan mereka melalui praktik pencucian uang.
“Akibatnya, tambah sering kali pelaku pidana justru memilih ‘pasang badan’ menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun demi mengamankan aset hasil kejahatannya, atau menyembunyikan harta tersebut melalui pencucian uang sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah),” jelas Habiburokhman.
Habiburokhman memberikan perhatian khusus terhadap pengembalian aset dalam beberapa kasus kejahatan keuangan yang telah menarik perhatian publik. Salah satu contohnya adalah kasus binary option yang melibatkan Binomo, serta Indra Kenz dan Quotex, dengan terdakwa Doni Salmanan. Selain itu, ia juga mengungkapkan masalah dalam investasi robot trading seperti DNA Pro, Fahrenheit, dan Net89, serta penipuan yang berkaitan dengan biro perjalanan umrah seperti First Travel dan Hanania Travel.
Ia menggarisbawahi bahwa dalam beberapa kasus, aset yang berhasil disita justru berakhir dirampas oleh negara. Padahal, aset tersebut berasal dari kerugian yang dialami masyarakat yang menjadi korban penipuan, bukan kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi.
Contohnya dapat dilihat dalam kasus Binomo, di mana para korban harus menghadapi ketidakpastian ketika aset yang disita pada tahap pengadilan pertama diputuskan untuk dirampas oleh negara. Para korban pun terpaksa berjuang melalui berbagai langkah hukum untuk mendapatkan kembali uang mereka.
Situasi serupa juga dapat ditemui pada kasus penipuan biro perjalanan umrah. Ribuan jemaah yang telah mengumpulkan dana untuk beribadah terpaksa menghadapi ketidakpastian mengenai pengembalian uang mereka ketika aset pelaku tidak dapat ditemukan atau tidak ada mekanisme distribusi yang jelas untuk pengembalian.
Dalam upaya menangani masalah ini, Komisi III mengusulkan agar dilakukan penguatan terhadap Pasal 38 ayat (3) dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ketentuan yang diusulkan tersebut akan mengatur bahwa aset hasil perampasan dapat dialokasikan ke dalam kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban serta pihak-pihak yang berhak menerima.
Usulan ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi korban kejahatan keuangan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka serta mencegah para pelaku untuk terus menyembunyikan aset yang seharusnya dipulangkan kepada masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan para korban tidak lagi dipersulit dalam proses pemulihan kerugian yang mereka alami.
Komentar