MAHFUD MD MENANGGAPI PUTUSAN MA TENTANG IJAJAH GIBRAN Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, berbicara mengenai keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai bahwa langkah selanjutnya terkait jabatan Gibran kini memasuki ranah politik.
Mahfud menyampaikan pandangannya melalui akun media sosial X, @mohmahfudmd, pada hari Jumat, 30 Oktober 2026. Ia berpendapat bahwa keputusan mengenai tindakan selanjutnya terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden merupakan domain pilihan politik.
“Follow up atas jabatannya sebagai wapres terserah kepada politik, mau pilih jalan yang mana,” ungkap Mahfud.
Selain itu, Mahfud juga menyoroti perlunya penanganan lebih lanjut mengenai penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran, yang dinilainya perlu diselidiki melalui jalur pidana.
Ia menekankan pentingnya investigasi terhadap dugaan pelanggaran Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023. Mahfud meminta agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengeluaran dokumen tersebut dan penyusunan ketentuan terkait diperiksa secara menyeluruh.
“KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa,” katanya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi dalam permasalahan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa surat keterangan yang merupakan salah satu syarat pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut tercatat dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026 dan diumumkan pada hari yang sama, 30 Oktober 2026. HM Subhan, penggugat dalam perkara tersebut, mengonfirmasi bahwa ia telah menerima pemberitahuan melalui sistem e-Court MA.
“Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi,” jelas Subhan.
Keputusan MA tersebut menambahkan lagi kompleksitas dalam konteks hukum terkait dokumen pendidikan Gibran, yang sebelumnya juga menjadi sorotan dalam proses di Mahkamah Konstitusi.
Pada tanggal 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan yang berkaitan dengan ijazah Gibran. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa tidak terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara pendidikan SMA dari luar negeri.
Walaupun demikian, baik putusan MA maupun pertimbangan MK harus dipahami dalam konteks masing-masing perkara. Pembatalan surat keterangan penyetaraan SMA tidak serta merta berimplikasi pada pengakhiran jabatan wakil presiden Gibran.
Pernyataan Mahfud menunjukkan dua hal penting setelah keputusan MA: pertama, tindak lanjut politik yang berkaitan dengan posisi Gibran, dan kedua, kemungkinan adanya pemeriksaan pidana terhadap proses penerbitan dokumen serta regulasi yang mengatur syarat pencalonan.
Komentar