PDI Perjuangan (PDIP) telah kembali mengangkat isu mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini seiring dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menerima kasasi yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan bahwa putusan MA semakin menguatkan dugaan bahwa Gibran tidak memiliki dokumen kelulusan SMA yang dapat diakui setara dengan ijazah di Indonesia.
Ia mengemukakan pandangannya bahwa sejak kasus dokumen pendidikan Gibran memasuki tahap pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK), pihaknya telah mempertanyakan pemanfaatan surat keterangan penyetaraan itu sebagai syarat pencalonan wakil presiden dalam Pilpres 2024. “Karena penggunaan Suket untuk pendaftaran (Pilpres) saja sudah menjelaskan bahwa yang bersangkutan sebenarnya memang tidak punya ijazah,” tuturnya saat dihubungi pada Jumat (30/10/2026).
Lebih lanjut, Andreas berpendapat bahwa jika Gibran memang memiliki ijazah yang dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia, seharusnya dokumen yang digunakan adalah surat penyetaraan ijazah, bukan surat keterangan penyetaraan kelulusan.
Andreas menilai keputusan MA sebagai titik penting dalam debat mengenai dokumen pendidikan Gibran. Ia menghubungkan keputusan ini dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan bukti kelulusan SMA Gibran sebagai dasar dikeluarkannya surat penyetaraan tersebut.
“Sehingga dengan keputusan MA ini semakin mempertegas bahwa yang bersangkutan memang tidak mempunyai tanda kelulusan yang bisa disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia,” jelasnya.
Pernyataan Andreas ini merupakan penilaian politik terkait masalah dokumen pendidikan Gibran. Sementara putusan MA sendiri secara hukum berfokus pada keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek dalam gugatan tersebut.
Seperti yang diketahui, Mahkamah Agung sebelumnya telah menyetujui permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026. Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyetujui seluruh gugatan penggugat.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan yang tertera di situs resmi MA.
Subhan mengonfirmasi keputusan tersebut setelah menerima pemberitahuan melalui sistem elektronik pengadilan atau e-court pada Jumat (30/10/2026). “Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi,” ungkap Subhan.
Gugatan tersebut berhubungan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 6 Agustus 2019. Dokumen ini menjadi surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang dipergunakan sebagai syarat dalam pencalonan wakil presiden di Pilpres 2024.
Komentar