Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Subhan dalam kasus terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri yang dimiliki oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusannya, MA menegaskan bahwa surat keterangan tersebut dinyatakan sebagai tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan ini tercantum dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Menurut informasi dari situs resmi MA yang dirangkum detikNews, majelis hakim menyatakan bahwa kasasi yang diajukan Subhan dikabulkan dan mengesampingkan putusan pengadilan sebelumnya.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian tertulis dalam amar putusan tersebut.
Perkara ini dipimpin oleh ketua majelis hakim Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Subhan mengajukan kasasi ini setelah gugatan yang didaftarkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT tidak diterima. Usai putusan tersebut, Subhan melanjutkan langkah hukum dengan banding, namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap menguatkan keputusan PTUN Jakarta. Setelah melewati serangkaian tahapan tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan kasasi ke MA dan berhasil mendapatkan kemenangan dalam gugatannya.
Gugatan ini juga melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai pihak tergugat.
Dalam petitumnya, Subhan meminta pengadilan untuk mengabulkan seluruh gugatan yang diajukannya, menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar surat tersebut ditarik dan dimusnahkan.
Dia juga meminta agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari proses hukum ini.
Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Dokumen ini berfungsi sebagai surat penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri yang dimiliki oleh Gibran.
Surat tersebut digunakan dalam pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024, sehingga keberadaan dan keabsahannya menjadi sangat penting. Dalam putusan perkara sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, hakim mengungkapkan bahwa tidak terdapat bukti yang mendukung keberadaan ijazah SMA dari luar negeri yang menjadi dasar bagi penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Selain itu, terkait surat penyetaraan pendidikan milik Gibran, perkara ini juga pernah menjadi subjek gugatan lain yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dan kontroversi yang mengelilingi kewarganegaraan dan pendidikan, serta mekanisme hukum yang harus dilalui untuk menentukan keabsahan dokumen pendidikan.
Proses hukum dalam hal ini tidak hanya menjadi sorotan masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan sistem hukum yang ada. Pengacara dan ahli hukum pun mengamati dengan saksama setiap perkembangan yang terjadi, mengingat signifikansi dari keputusan ini menggugah perdebatan lebih luas tentang legalitas dan transparansi dalam administrasi pendidikan.
Keputusan MA ini tidak hanya berdampak pada Gibran dan Subhan, tetapi juga menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang, di mana keabsahan dokumen pendidikan dan proses hukum terkait bisa menjadi sorotan utama publik.
Komentar