Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk melaksanakan reformasi menyeluruh di institusi kepolisian. Ia meminta agar budaya no viral no justice dihapuskan, pungutan liar diberantas, dan pendekatan represif terhadap masyarakat kecil dihentikan.
Benny percaya bahwa kepemimpinan baru di Polri harus memiliki kemampuan untuk merestorasi kepercayaan publik. Menurutnya, kepolisian seharusnya berfungsi sebagai pelayan masyarakat serta penegak hukum yang independen.
Dalam keterangan pers yang disampaikannya, Benny mengacu pada UUD 1945 Pasal 30 ayat 4, yang menyatakan bahwa Polri adalah alat negara, bukan alat pemerintah atau penguasa. Hal ini mengindikasikan pentingnya menjaga posisi Polri sebagai institusi yang netral dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Politikus dari Partai Demokrat ini juga menekankan urgensi reformasi kultural di tubuh Polri. Hal ini penting agar proses penanganan kasus tidak tergantung pada seberapa banyak perhatian yang didapat di media sosial. Ia mengharapkan Kapolri juga memperketat pengawasan terkait praktik pungutan liar, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, serta dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam aktivitas ilegal.
Pada aspek penegakan hukum, Benny mendorong untuk menerapkan prinsip yang mengedepankan ketegasan kepada pihak-pihak besar sambil tetap bersikap manusiawi terhadap masyarakat. Ia menilai aparat penegak hukum perlu berani mengungkapkan aktor intelektual di balik berbagai kejahatan besar, seperti judi online, jaringan narkoba, dan tindak pidana perdagangan orang, bukan hanya menindak pelaksana di lapangan.
Selain itu, Benny juga meminta agar penggunaan pasal-pasal yang multitafsir, khususnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dibatasi agar tidak disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam kritik dari masyarakat. Dia menyoroti pentingnya penguatan investigasi kriminal yang berbasis ilmiah serta transparansi dalam proses rekrutmen dan alokasi anggaran. Benny juga menekankan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.
“Sebagai wakil rakyat, kami tidak butuh Kapolri yang dicintai oleh kekuasaan, tetapi kami butuh Kapolri yang ditakuti oleh penjahat dan dicintai oleh rakyat,” tegas Benny.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa perubahan di Polri harus dimulai dari tingkat pimpinan dan harus konkret tercermin dalam tindakan nyata di lapangan. Ia menyatakan bahwa tidak ada pembenaran bagi anggota kepolisian yang melakukan pemerasan, menerima suap, merekayasa perkara, berperan sebagai beking kegiatan ilegal, atau menggunakan kekerasan secara sembarangan.
“Semangat yang ingin saya hidupkan sangat sederhana. Tidak arogan, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang,” jelas Suyudi.
Dengan pernyataan ini, Suyudi menunjukkan komitmennya untuk membawa Polri ke arah yang lebih baik, sekaligus menyiratkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Dalam konteks ini, reformasi di tubuh Polri sangat diharapkan agar dapat memperbaiki citra kepolisian dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Reformasi Polri bukanlah tugas yang bisa dikerjakan oleh satu pihak saja; dibutuhkan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Masyarakat perlu proaktif dalam memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, sementara institusi kepolisian harus membuka ruang dialog agar aspirasi rakyat dapat didengar dan diperhatikan.
Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan reformasi Polri sangat tergantung pada komitmen semua pihak untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, tujuan untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang benar-benar melayani masyarakat dapat tercapai, sehingga kepercayaan publik terhadap kepolisian dapat pulih dan terjaga.
Komentar