Kementerian Pekerjaan Umum memulai perencanaan untuk pembangunan infrastruktur di Tahun Anggaran 2028 melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun 2026. Pertemuan ini diadakan di Auditorium Kementerian PU pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa rencana pembangunan infrastruktur untuk tahun 2028 harus sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Fokus utama dari pembangunan ini adalah PU608, yang bertujuan untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah angka 6, mengurangi tingkat kemiskinan sampai ke angka 0 persen, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen pada tahun 2029.
Dody menjelaskan bahwa ICOR merupakan salah satu indikator untuk mengukur efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
Ketika ICOR semakin rendah, ini menunjukkan bahwa investasi semakin efisien dalam meningkatkan output ekonomi.
“Rakorbangwil ini bertujuan untuk menyelaraskan program antara pemerintah pusat dan daerah untuk tahun anggaran 2028. Acuan yang digunakan adalah satu, yaitu Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan sasaran utama PU608,” ungkap Menteri Dody dalam pembukaan Rakorbangwil Tahun 2026, yang dihadiri secara daring dari lokasi penanganan bencana di Aceh.
Menurut Dody, evaluasi yang melibatkan baik pemerintah pusat maupun daerah sangat penting untuk merancang program pembangunan yang tepat sasaran, terutama saat kebijakan efisiensi anggaran diterapkan.
Hasil dari evaluasi ini nantinya akan digunakan untuk menetapkan prioritas pembangunan dengan lebih terarah, serta memasukkan aspek mitigasi bencana dan ketahanan infrastruktur dalam proses perencanaan.
Kementerian PU telah menetapkan lima strategi utama untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan efektif dan terintegrasi.
Pertama, mempercepat pelaksanaan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kedua, meningkatkan kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat dan mempercepat pemulihan wilayah pasca bencana.
Ketiga, melanjutkan program Instruksi Presiden (Inpres), termasuk pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat dengan prinsip keadilan bagi semua.
Keempat, memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada, sehingga layanan air semakin optimal, konektivitas jalan semakin lancar, dan fasilitas pendidikan menjadi lebih layak.
Kelima, menyinergikan program antara kementerian dan lembaga untuk mendukung pencapaian Asta Cita.
“Untuk menjalankan kelima strategi ini, mari kita sepakati bersama prioritas dan pembagian tanggung jawab masing-masing agar program bisa disiapkan dengan lebih matang dan siap dilaksanakan,” tambahnya.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU, Adenan Rasyid, menjelaskan bahwa Rakorbangwil adalah langkah awal dalam menyusun rencana dan program infrastruktur PU dengan mengutamakan keterpaduan pembangunan berdasarkan pengembangan wilayah.
Untuk tahun 2028, Kementerian PU merencanakan dukungan infrastruktur di 409 kawasan yang menjadi lokus prioritas. Program ini akan difokuskan untuk mendukung sejumlah Prioritas Nasional, yaitu PN 2 yang berkaitan dengan swasembada pangan, air, dan energi; PN 3 mengenai pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja berkualitas; PN 4 terkait pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan prasarana strategis; PN 5 tentang hilirisasi dan industrialisasi; PN 6 terkait pembangunan dari desa dan basis bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengatasi kemiskinan; dan PN 8 mengenai penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.
Adenan menggarisbawahi bahwa integrasi pembangunan tidak hanya diukur melalui konektivitas fisik antar infrastruktur.
Keberhasilan juga harus dinilai berdasarkan dampak nyata dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Dengan pendekatan seperti itu, pembangunan infrastruktur PU diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target PU608 dan Prioritas Nasional untuk periode 2025–2029.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen vital dalam mendorong transformasi Indonesia menjadi negara yang lebih maju, mandiri, dan kompetitif.
Oleh sebab itu, kesuksesan pembangunan tidak hanya terukur dari infrastruktur yang telah dibangun, melainkan juga dari perubahan-perubahan positif yang bisa dibuktikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Komentar