Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah berfokus pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana sanitasi yang terkena dampak bencana di tujuh kabupaten provinsi Aceh. Kabupatennya termasuk Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), guna memastikan pelayanan pengelolaan sampah dapat berfungsi secara optimal dan mencegah risiko pencemaran lingkungan di wilayah yang terkena dampak.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya pemulihan pascabencana yang tidak hanya terfokus pada perbaikan infrastruktur seperti jalan dan bangunan. Ia menyatakan bahwa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga merupakan aspek krusial dalam proses pemulihan. “Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” ungkapnya.
Pelaksanaan rehabilitasi ini dilakukan melalui Badan Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Aceh. Lingkungan pekerjaan mencakup beberapa aspek penting seperti penambahan kapasitas landfill, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, peningkatan jalan akses, serta penyediaan fasilitas tambahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap TPA.
Salah satu lokasi yang mendekati tahap penyelesaian adalah TPA Kampung Durian di Kabupaten Aceh Tamiang. Di lokasi ini, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas mencakup pembangunan satu sel landfill tambahan seluas 1,1 hektare, instalasi pengolahan air lindi, dan peningkatan jalan akses sepanjang satu kilometer.
Sementara itu, di Kabupaten Bireuen, upaya di TPA Blang Beururu difokuskan untuk meningkatkan kapasitas penampungan sampah melalui landfill seluas 1,46 hektare. Pekerjaan juga melibatkan pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 153,65 meter dan perbaikan jalan akses sepanjang 570,26 meter.
TPA Teupin Keubeu di Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam daftar prioritas. Fasilitas ini melayani sekitar 641 ribu penduduk yang tersebar di 25 kecamatan dengan timbulan sampah mencapai 85 ton per hari. Dalam upaya mendukung pelayanan di lokasi ini, pekerjaan mencakup pembangunan landfill seluas 1,2 hektare, instalasi pengolahan air lindi, serta pembenahan akses dan sarana pendukung lainnya.
Di Kabupaten Pidie Jaya, peningkatan kapasitas TPA Blang Awe dilakukan dengan pembangunan dua sel landfill, masing-masing seluas 0,71 hektare di bagian bawah dan 1,04 hektare di bagian atas. Selain itu, pekerjaan tersebut juga mencakup pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 352,64 meter dan perbaikan jalan akses sepanjang 985,5 meter.
Peningkatan TPA Uwer Tetemi di Kabupaten Aceh Tengah berfokus pada penambahan satu sel landfill seluas 0,65 hektare serta dilengkapi dengan sistem pelapis kedap (liner) dan pipa air lindi. Termasuk juga pembangunan dinding penahan tanah, penataan jalan operasional, dan instalasi pengolahan air lindi.
Di Kabupaten Aceh Tenggara, peningkatan TPA Selamat Indah melibatkan pembangunan sel landfill seluas 0,41 hektare dan sistem pengolahan air lindi, serta dinding penahan tanah dan infrastruktur pendukung lainnya. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Timur, pekerjaan di TPA Lhok Tujoh difokuskan pada pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 320 meter dan penataan sampah yang telah ada.
Kepala BPBPK Aceh, Tommy Permadhi, mengungkapkan bahwa percepatan pekerjaan ini dapat mengembalikan fungsi infrastruktur sanitasi yang terdampak bencana dan meningkatkan kapasitas pelayanan. “Penanganan ini kami lakukan untuk mempercepat pemulihan layanan persampahan pascabencana. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pekerjaan di lapangan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan target, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Kementerian PU menargetkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sanitasi di tujuh kabupaten tersebut pada akhir November 2026. Progres pekerjaan terus dipantau untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan serta jadwal yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan keberlanjutan operasional infrastruktur.
Inisiatif pemulihan sarana sanitasi ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam mewujudkan hasil pembangunan yang konkret dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan semangat “2 Tahun Gerak Nyata”, Kementerian PU berupaya mengakselerasi pemulihan infrastruktur dasar pascabencana agar layanan publik kembali berfungsi dengan baik dan kualitas lingkungan tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.
Komentar