Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini fokus pada penyesuaian kewenangan dengan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Langkah ini diambil untuk menghindari tumpang tindih tugas serta mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.
Pembahasan mengenai hal ini terungkap dalam Rapat Tindak Lanjut Pembentukan BRAN yang berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri ATR sekaligus Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Dalam pertemuan ini, penataan hubungan kerja dan pembagian kewenangan antara kedua lembaga menjadi agenda utama.
Ossy menegaskan bahwa penataan kelembagaan harus didasarkan pada efektivitas pelaksanaan tugas. Ia mencatat bahwa saat ini tidak ada niat untuk mempertahankan struktur atau nomenklatur dari kedua lembaga.
“Kita tidak sedang mempertahankan struktur atau nomenklatur dari lembaga kita masing-masing, baik ATR/BPN atau BRAN,” ungkap Ossy dengan tegas.
Menurutnya, sejumlah tugas BRAN, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian reforma agraria, memiliki keterkaitan erat dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pembagian peran yang jelas, agar tidak terjadi pelaksanaan pekerjaan serupa secara bersamaan.
Penyelarasan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi program reforma agraria. Selain itu, langkah ini juga dapat mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia terkait pengelolaan sumber daya agraria yang lebih baik.
Dalam rapat yang sama, Kepala BRAN Dedi Prasetyo memaparkan analisis mengenai struktur organisasi dan tata kerja lembaganya. Kajian ini akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan struktur organisasi yang sesuai dan selaras dengan tugas serta kewenangan BRAN.
Dedi juga menekankan bahwa pembentukan BRAN didasarkan pada semangat pengelolaan sumber daya agraria demi kepentingan masyarakat, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Semangat kita adalah semua bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujar Dedi.
Dengan penataan organisasi yang sistematis serta pembagian kewenangan yang jelas, diharapkan kedua lembaga dapat memperkuat koordinasi mereka. Harapannya, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya berjalan lebih optimal tetapi juga memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Kondisi ini diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya agraria, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari program reforma agraria yang lebih terencana dan terarah. Melalui kerja sama yang baik antara ATR/BPN dan BRAN, cita-cita untuk menciptakan keadilan sosial dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya agraria bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.
Komentar