Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak DPR untuk memanfaatkan hak angket dalam meneliti persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini disampaikan dalam sebuah audiensi dengan Fraksi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Senin, 12 Oktober 2026.
Aliansi yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, aktivis, dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia ini berupaya untuk membawa isu dokumen pendidikan Gibran ke dalam konteks pengawasan parlemen.
Ray Rangkuti, selaku Juru Bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil, mengungkapkan bahwa audiensi ini bertujuan untuk mendorong anggota DPR agar menggunakan kekuasaan mereka dalam menyelidiki isu yang tengah menjadi perhatian publik.
Pada pertemuan dengan Fraksi Golkar, Ray dan perwakilan aliansi menyampaikan harapannya kepada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selain itu, audiensi dengan PKS merupakan bagian dari usaha untuk menyampaikan tuntutan kepada partai-partai di parlemen.
Hak angket adalah kewenangan DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berpotensi signifikan, strategis, serta berdampak luas, yang diduga bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Melalui mekanisme ini, kelompok masyarakat sipil berharap DPR mampu meneliti isu mengenai persyaratan pendidikan Gibran dan proses yang menyertainya dalam pencalonan pada Pilpres 2024.
Ray menekankan bahwa inisiatif ini muncul dari keinginan untuk mengungkap dugaan masalah dalam proses pemilu. Aliansi juga mencari komunikasi dengan beragam fraksi agar aspirasi mereka bisa mendapat tanggapan di parlemen.
Namun, penting untuk dicatat bahwa audiensi dan penyampaian aspirasi tersebut tidak serta merta menandakan bahwa DPR telah setuju untuk membentuk panitia khusus (pansus) atau secara resmi memulai penyelidikan lewat hak angket.
Dukungan untuk hak angket tidak berarti bahwa DPR akan mengambil keputusan untuk memberhentikan Gibran. Hak angket adalah instrumen pengawasan DPR, sedangkan proses pemberhentian presiden atau wakil presiden mengikuti mekanisme konstitusi yang berbeda.
Panggilan untuk penyelidikan ini semakin kuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan untuk perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan dari luar negeri yang dapat diakui sebagai setara dengan pendidikan minimal SMA atau yang setara.
Namun, Mahkamah juga menegaskan bahwa permohonan dari para pemohon tidak dapat dikabulkan karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat. MK menjelaskan bahwa pembatalan atau pendiskualifikasian Gibran dari jabatannya bukanlah kewenangan yang dapat diselesaikan melalui perkara tersebut.
Putusan ini menjadi salah satu faktor pendorong bagi masyarakat sipil untuk meminta DPR melakukan penyelidikan lebih lanjut. Meskipun demikian, temuan dalam pertimbangan MK harus dibedakan dari keputusan yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran hukum.
Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. Pasal 7A menyatakan bahwa pemberhentian bisa dilakukan jika terdapat alasan konstitusional yang jelas, antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, pelanggaran hukum serius lainnya, tindakan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Komentar