Asal-usul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 telah menarik perhatian publik menyusul munculnya pertanyaan terkait dengan proses pembentukannya. Ketentuan ini berkaitan dengan pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon presiden atau wakil presiden tertentu, yang dipertanyakan dalam gugatan mengenai syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2024.
Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi II DPR RI yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi II, mengungkapkan bahwa ia sedang menyelidiki kembali dokumen yang berkaitan dengan aturan tersebut. Ia mengaku tidak mengingat adanya Pasal 18 ayat (3) dalam dua kali pembahasan PKPU bersama KPU yang berlangsung pada bulan September dan Oktober 2023.
“Saya juga sedang mencari tahu, apakah Pasal 18 ayat 3 yang beredar itu diselundupkan? Kan ada isu mengenai pasal-pasal selundupan,” ungkap Doli di Kompleks Parlemen. Ia menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi bahwa ketentuan ini dimasukkan tanpa prosedur yang benar, ia akan memanggil KPU untuk memberikan penjelasan.
Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memberikan pengecualian terhadap dokumen kelulusan bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah luar negeri, meskipun mereka telah memperoleh gelar dari perguruan tinggi. Ketentuan ini menjadi perhatian khusus karena diterapkan dalam Pilpres 2024, ketika Gibran maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Menurut Bambang Widjojanto, kuasa hukum pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (MK), pasal ini disebutnya sebagai pasal “Gibran banget”. Ia berpendapat bahwa aturan ini tampaknya dibuat untuk mengakomodasi pencalonan Gibran dan meragukan bagaimana proses pembentukannya dilakukan.
Namun, penting untuk dicatat bahwa sebutan ini merupakan kritik serta dugaan dari pihak pemohon dan bukan merupakan kesimpulan hukum yang menyatakan bahwa pasal tersebut sengaja disusun untuk menguntungkan Gibran.
Dalam sidang di MK yang diadakan pada 1 Oktober 2026, Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, mengungkapkan bahwa Pasal 18 ayat (3) tidak muncul dalam proses uji publik maupun rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan bersama DPR. Ia menjelaskan bahwa ketentuan ini baru diperkenalkan pada tahap harmonisasi. Bawaslu juga menyampaikan bahwa mereka telah mengingatkan KPU agar persyaratan calon kembali sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.
Selain itu, Idham Holik, anggota KPU RI, memberikan penjelasan bahwa norma dalam rancangan tersebut telah dibahas secara mendalam dalam rapat konsinyering pada 19 September 2023, sehari sebelum RDP dengan Komisi II DPR. Ia mengklarifikasi bahwa ketentuan ini awalnya tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) sebelum akhirnya diubah menjadi Pasal 18 ayat (3) setelah proses harmonisasi selesai.
Mantan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, juga menambahkan bahwa ketentuan ini berasal dari saran yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyangkut kebutuhan penyetaraan pendidikan untuk calon legislatif. Penjelasan ini disampaikan untuk menghilangkan anggapan bahwa pasal tersebut sengaja dibuat untuk meloloskan kandidat tertentu.
Perbedaan informasi yang disampaikan oleh berbagai pihak menjadikan dokumen rancangan, hasil konsinyering, notula RDP, dan catatan harmonisasi sangat penting untuk ditelusuri lebih lanjut, agar proses pembentukan pasal dapat dipahami secara menyeluruh.
Komentar