Pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana di Sumatera Utara sedang berlangsung. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan layanan dasar bagi masyarakat, terutama di sektor air bersih dan sanitasi. Lima wilayah yang menjadi fokus pemulihan adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat.
Proses pemulihan dilakukan secara bertahap. Tahap awal berfokus pada penanganan darurat sehingga kebutuhan layanan masyarakat dapat segera dipenuhi. Setelah itu, penanganan diteruskan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun infrastruktur yang bersifat permanen.
Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU menangani perbaikan infrastruktur air minum, sanitasi, dan persampahan di sejumlah daerah yang terdampak bencana. Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pentingnya pemulihan pascabencana yang tidak hanya mencakup perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga pemulihan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” ujar Dody.
Pada fase awal, pemerintah memprioritaskan penanganan yang paling mendesak. Infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana menjadi perhatian utama agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat segera berfungsi kembali. Setelah kebutuhan darurat terpenuhi, Kementerian PU melanjutkan dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana pembangunan infrastruktur permanen dilakukan untuk menjamin kualitas layanan yang lebih baik dalam jangka panjang.
Dalam sektor air minum, penanganan dibagi menjadi dua paket yang mencakup lima kabupaten/kota. Mengacu pada progres hingga 18–24 September 2026, Paket 1 yang meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga telah mencapai progres fisik sebesar 31,30%. Sementara itu, Paket 2 yang mencakup Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat menunjukkan progres fisik sebesar 39,13%.
Di Kabupaten Tapanuli Tengah, pembangunan permanen yang termasuk dalam Paket 1 mencakup SPAM IKK Pandan dan Tukka, SPAM IKK Sibabangun, serta SPAM IKK Pinangsori. Sedangkan di Kota Sibolga, pekerjaan yang sedang dilakukan meliputi pembangunan SPAM IKK Sarudik, intake permanen pada sumber Aek Doras, serta jaringan perpipaan dan sambungan rumah di Huntap Aek Parombunan.
Untuk Paket 2, pembangunan infrastruktur air minum di Kabupaten Tapanuli Utara mencakup SPAM IKK Tarutung dan SPAM Huntap Dolok Nauli. Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Selatan, pembangunan SPAM diutamakan untuk IKK Batangtoru, Huntap Desa Napa, serta Huntap Desa Hapesong yang berada di Kecamatan Batangtoru. Di Kabupaten Langkat, penyediaan air bersih dilakukan melalui pembangunan sumur bor dan jaringan perpipaan di Desa Pulau Banyak, Desa Pekubuan, Desa Cempa, dan Desa Muka Paya.
Pemulihan air bersih juga mencakup fasilitas kesehatan. Penyediaan air bersih di RSUD Tanjung Pura masih berlangsung, sedangkan pemasangan sarana air bersih di Puskesmas Pantai Cermin telah selesai.
Di samping sektor air minum, Kementerian PU juga mengambil langkah untuk memulihkan sanitasi dan persampahan. Setelah menyelesaikan tahapan penanganan darurat, pembangunan infrastruktur permanen terus berlanjut. Hingga minggu ke-36 periode 15–21 September 2026, progres fisik keseluruhan telah mencapai 29,86%.
Pekerjaan di Kabupaten Tapanuli Tengah mencakup pengadaan bak arm roll yang diletakkan di lokasi huntara dan huntap. Di Kota Sibolga, penanganan termasuk pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA), pengadaan bak arm roll di Huntap Aek Parombunan, serta optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Utara, pekerjaan dilakukan juga melalui pengadaan bak arm roll. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, penanganan termasuk optimalisasi TPA Sipirok dan pengadaan bak arm roll untuk mendukung layanan persampahan.
Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU menerapkan prinsip Build Back Better. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor risiko bencana, pemenuhan standar teknis, kualitas layanan, serta kebutuhan masyarakat untuk masa depan. Melalui rangkaian upaya ini, Kementerian PU berkomitmen mengembalikan akses masyarakat di lima kabupaten/kota di Sumatera Utara terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak.
Dengan demikian, pembangunan difokuskan untuk menciptakan infrastruktur yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Komentar