Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali menerima undangan untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh masyarakat adat Dayak. Undangan tersebut disampaikan oleh Panglima Jilah, pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneu Bangkule Rajakng (TBBR), saat pertemuan di kediaman Jokowi.
Panglima Jilah mengundang Jokowi untuk hadir dalam acara adat Bahau Bide Bahana Bangkule Rajakng yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus mendatang di Kalimantan. Acara ini akan dihadiri oleh lebih dari 20.000 peserta, menjadikannya salah satu pertemuan besar masyarakat adat.
“Sudah ada agenda kita di tanggal 22 Agustus. Bahau Bide Bahana, Bangkule Rajakng. Itu pertemuan besar, 20.000 lebih pesertanya,” ujar Panglima Jilah.
Kehadiran Jokowi dalam acara tersebut ditandaskan bersifat khusus dan tidak terkait dengan agenda kunjungan presiden ke wilayah lain. “Bukan (agenda keliling), khusus. Nggak ada sangkut pautnya dengan agenda Bapak keliling. Ini memang khusus acara adat saja,” tegasnya.
Panglima Jilah menjelaskan bahwa undangan ini diberikan sebagai bentuk kedekatan dan kecintaan masyarakat Dayak terhadap Jokowi. Selama masa kepresidenannya, Jokowi dinilai telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan wilayah Kalimantan.
“Kecintaan masyarakat Dayak dengan beliau. Selama beliau menjadi Presiden, beliau banyak membangun kita juga di sana. Itu saja,” tuturnya.
Sampai saat ini, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan agenda lain yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pemberian gelar adat kepada Jokowi, Panglima Jilah juga tidak memberikan rincian.
Walaupun acara tersebut dikategorikan sebagai agenda adat, kegiatan ini tetap menjadi perhatian publik, terutama saat aktivitas Jokowi di berbagai daerah semakin sering mendapat sorotan. Kehadiran mantan presiden dalam sejumlah kegiatan masyarakat tidak hanya memiliki dimensi sosial dan budaya, tetapi juga berpotensi meningkatkan jaringan politik dan popularitasnya.
Ini menimbulkan pertanyaan apakah rangkaian kunjungan Jokowi ke daerah-daerah dapat dilihat sebagai safari politik, terutama ketika melibatkan tokoh masyarakat, organisasi, dan komunitas dengan basis massa yang besar. Masyarakat berharap untuk memahami lebih jauh apakah kegiatan tersebut memiliki makna politik yang lebih dalam.
Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan atau bukti yang menunjukkan bahwa undangan dari Panglima Jilah tersebut merupakan bagian dari agenda politik Jokowi. Kegiatan ini masih dianggap sebagai bentuk apresiasi dan kedekatan antara presiden dengan masyarakat adat Dayak.
Komentar