Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi informasi tersebut pada Rabu (11/11/2026).
“Pokoknya benar,” ungkap Budi Arie ketika ditanya mengenai kabar pengunduran diri Gibran.
Berbagai outlet media juga melaporkan bahwa Budi Arie menyatakan surat itu diserahkan secara langsung kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Namun, status resmi dan proses administrasi terkait pengunduran diri ini masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak berwenang.
Informasi penyerahan surat tersebut muncul hanya sehari setelah Gibran melakukan pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam itu, Gibran dikabarkan menyampaikan rencananya untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya menyatakan bahwa Gibran mengungkapkan niat pengunduran dirinya kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut.
Prasetyo menjelaskan bahwa diskusi antara Gibran dan Prabowo berkaitan dengan dinamika yang muncul setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Dalam pembicaraan itu, Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” tutur Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan beragam saran kepada Gibran. Selain itu, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” papar Prasetyo.
Pernyataan Budi Arie pada Rabu menjadi informasi terbaru setelah sebelumnya Istana menyampaikan niat Gibran untuk mundur. Meski demikian, penting untuk membedakan pernyataan mengenai penyerahan surat yang disampaikan Budi Arie dengan pengumuman resmi mengenai status jabatan Wakil Presiden.
Situasi ini menciptakan perhatian publik yang cukup besar, mengingat posisi Gibran sebagai Wakil Presiden merupakan jabatan strategis dalam pemerintahan. Banyak pihak bertanya-tanya tentang langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Gibran maupun bagaimana Presiden Prabowo akan menanggapi pengunduran diri ini.
Keputusan untuk mundur ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh Gibran dalam karier politiknya, khususnya terkait dengan berbagai isu yang muncul akibat keputusan hukum yang mempengaruhi dokumen pendidikan yang ia miliki. Dalam hal ini, penilaian publik akan berperan penting dalam menentukan legitimasi langkah yang diambilnya.
Dengan adanya situasi ini, pemantauan dan analisis lebih lanjut mengenai perkembangan politik di tingkat pemerintahan akan sangat diperlukan. Publik menanti informasi resmi dari pihak berwenang mengenai status dan langkah lanjutan mengenai posisi Wakil Presiden setelah surat pengunduran diri ini disampaikan.
Komentar