Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan setara SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak memberikan manfaat lagi.
Menurut Yusril, keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran telah bersifat final. Dengan demikian, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat digunakan untuk mengubah keputusan tersebut.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ungkap Yusril pada kesempatan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Yusril menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Selain itu, keputusan MA yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran juga telah memiliki kekuatan hukum tetap.
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” tambahnya.
Dalam penjelasannya, Yusril menyebutkan bahwa Gibran tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan setelah putusan MA karena ia bukan pihak dalam perkara tersebut.
Dalam kasus yang diajukan oleh H.M. Subhan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pihak tergugat. Gibran tidak termasuk dalam kategori tergugat intervensi, sehingga Yusril berpendapat bahwa Gibran tidak memiliki posisi yang tepat untuk mengajukan banding atau Peninjauan Kembali (PK).
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kemungkinan tidak akan mengajukan PK dan akan mengeksekusi putusan MA setelah menerima salinan resmi dari keputusan tersebut.
“Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final,” jelasnya.
Yusril juga menyoroti gugatan lain yang sedang berjalan di PTUN Jakarta mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Menurutnya, kasus ini berpotensi dihentikan jika Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA. Hal ini disebabkan objek yang disengketakan dalam gugatan sudah dianggap tidak ada lagi setelah surat keterangan penyetaraan dibatalkan.
“Saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Yusril menambahkan bahwa pengadilan dapat menghapus perkara dari register jika memang objek sengketa sudah tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hukum yang sudah final dan mengikat dapat memberikan dampak signifikan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
Dengan situasi ini, kepastian hukum dalam kasus Gibran semakin jelas, dan langkah selanjutnya akan bergantung pada pelaksanaan putusan oleh pihak terkait. Upaya hukum yang telah ditempuh nampaknya telah menemui jalan buntu, dan semua perhatian kini akan tertuju pada tindakan dari Kemendikdasmen serta pengadilan.
Komentar