Dalam rangka mengurangi ancaman banjir di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kegiatan pengerukan dan normalisasi Kali Prancis terus dilakukan. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi aliran sungai dan mengurangi dampak banjir terhadap operasional bandara.
Menko Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, melakukan peninjauan langsung pada hari Jumat, 6 November 2026, guna memantau perkembangan pekerjaan. Kegiatan ini bagian dari persiapan menghadapi potensi banjir yang dapat menghambat mobilitas masyarakat dan operasional bandara, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Kita ingin pintu masuk ke Indonesia, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tetap menjadi pintu masuk yang aman dan nyaman bagi semua,” ungkap Menko AHY dalam pernyataannya setelah peninjauan.
Kawasan di sekitar bandara diketahui memiliki sejarah banjir yang cukup signifikan, khususnya pada bulan Januari dan Februari. Pengalaman bencana banjir di bulan sebelumnya mengakibatkan lebih dari 150 penerbangan terganggu, dengan tingkat penundaan mencapai 20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya menjadi masalah transportasi bagi masyarakat, namun juga dapat mengganggu operasional penerbangan dan perekonomian di sekitarnya.
Salah satu faktor yang harus ditangani adalah penumpukan sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan Kali Prancis dan beberapa anak sungainya. Oleh karena itu, pengerukan dan normalisasi sungai ditingkatkan dengan melibatkan ponton ekskavator. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kapasitas tampung sungai sehingga aliran air dapat mengalir dengan lancar.
Selain pengerukan, penanganan juga diperkuat dengan penyediaan sarana pengendalian air, seperti pompa stationary submersible dan mobile. Jasa Marga telah mempersiapkan dan mengoperasikan sejumlah pompa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ini. Di samping itu, Angkasa Pura turut berkontribusi dengan melakukan normalisasi saluran air, termasuk Sungai Dadap.
Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan peralatan pendukung untuk mengatasi potensi genangan selama liburan Natal dan Tahun Baru. Peralatan tersebut mencakup karung pasir, pompa, dan perlengkapan darurat lainnya. Persiapan ini penting untuk memastikan bahwa genangan yang muncul dapat segera ditangani sebelum berubah menjadi banjir yang lebih besar.
Peningkatan kapasitas saluran masuk dan keluar, serta beberapa titik crossing juga menjadi fokus perhatian. Kawasan sekitar KM 31 dan KM 33 dikenal sebagai titik rawan genangan, sehingga diperlukan penanganan yang lebih intensif. Sebagai upaya jangka panjang, pemerintah merencanakan pembangunan kolam retensi yang memerlukan lahan seluas 3,4 hektare.
Menko AHY menyampaikan bahwa pembahasan mengenai status dan kesiapan lahan untuk pembangunan kolam retensi masih terus dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir di daerah ini tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, mengingat kawasan tersebut berada di perbatasan antara DKI Jakarta, Banten, dan daerah sekitarnya.
Selain infrastruktur pengendalian banjir, Menko AHY juga mengingatkan pentingnya aspek tata ruang dan kelestarian lingkungan dalam penanganan banjir. “Saya selalu mengatakan tata ruang itu harus menjadi panglima dalam pembangunan. Artinya, jangan sampai kita terus membangun, tetapi mengabaikan tata ruang, termasuk keseimbangan lingkungan. Hal ini akan merusak dan pada akhirnya membawa bencana bagi kita semua,” tegasnya.
Menko AHY juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan banjir di kawasan ini. Ia mendorong agar progres pekerjaan terus diawasi dan dikoordinasikan agar segala langkah yang telah diambil dapat berjalan semaksimal mungkin. Dengan demikian, risiko banjir dapat diminimalisir dan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta dapat berjalan tanpa hambatan.
Dalam kegiatan peninjauan ini, Menko AHY didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Banten, Anggota DPR RI, Wali Kota dan Bupati Tangerang, serta berbagai perwakilan dari instansi terkait. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen dan dukungan untuk penanganan masalah banjir ini.
Komentar