Kritikan datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait reaksi Presiden Joko Widodo mengenai kasus dugaan penyadapan yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Dino menilai bahwa pernyataan Presiden yang hanya menyerukan semua pihak untuk mengikuti proses hukum terkesan normatif dan kurang tegas, terutama dalam menghadapi masalah yang melibatkan mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pernyataan itu diungkapkan Dino lewat akun media sosial X pada Jumat, 6 November 2026. Ia menegaskan bahwa respons Jokowi tidak menunjukkan rasa keprihatinan atau kekecewaan apalagi kecaman terhadap dugaan penyadapan yang juga melibatkan beberapa tokoh lainnya.
“Komentar Bapak Joko Widodo mengenai kasus penyadapan Presiden masih sangat lemah dan normatif. Berbeda dengan komentar dari Istana atau partai politik lain, tidak ada sama sekali yang mencerminkan rasa prihatin, kecewa, atau marah,” tulis Dino di unggahannya.
Kritik ini mengacu pada jawaban Jokowi saat ditanya wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026. Pada kesempatan itu, Jokowi menjawab dengan pernyataan singkat, “Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada.”
Sikap serupa juga ditunjukkan Jokowi ketika wartawan menanyakan potensi keterkaitan kasus tersebut dengan dugaan makar. Ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pandangannya terhadap isu yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian.
Tidak hanya mengkritik, Dino juga mengambil inisiatif untuk menyusun draf pernyataan yang bisa disampaikan Jokowi kepada publik guna memperjelas sikapnya terkait masalah ini. Dalam draf tersebut, Dino mengusulkan agar Jokowi mengungkapkan keterkejutannya mengenai dugaan penyadapan yang menyasar Prabowo serta beberapa ketua partai politik lainnya.
Selain itu, Dino juga menyarankan agar Jokowi mengakui kedekatannya dengan Listyo Sigit, termasuk peranannya dalam mendukung karir Listyo hingga mencapai jabatan Kapolri. Dengan latar belakang tersebut, draf itu diharapkan dapat berisi kecaman terhadap tindakan yang dituduhkan kepada mantan Kapolri dan anggota kepolisian lainnya.
Lebih jauh lagi, Dino mendorong agar proses penyidikan tidak sekadar berhenti pada pelaku lapangan. Ia meminta aparat untuk menyelidiki motif, modus operandi, daftar korban, dan pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali. Isu kemungkinan pemerasan atau keterkaitan dengan kelompok tertentu juga diangkat dalam poin-poin usulan tersebut.
Draf tersebut diakhiri dengan penegasan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk Jokowi sendiri. “Monggo Pak Jokowi, silakan gunakan draf pernyataan ini jika Bapak yakin berada di pihak yang benar dan untuk membantu meyakinkan publik bahwa Bapak tidak ada hubungan sama sekali dengan kasus penyadapan Presiden ini,” ungkap Dino.
Kritik yang disampaikan oleh Dino juga menyoroti isu komunikasi publik, terutama ketika kasus dugaan penyadapan telah menyentuh lingkaran kekuasaan. Perlu dicatat bahwa Jokowi pernah melantik Listyo Sigit sebagai Kapolri pada Januari 2021, sehingga hubungan kerja antara keduanya berlangsung sejak Jokowi menjabat sebagai presiden.
Penting bagi publik untuk mendapatkan kejelasan tidak hanya dari pernyataan normatif, tetapi juga dari tindakan nyata yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan menciptakan keadilan. Dalam konteks ini, respons Jokowi dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas pemerintahan yang sedang berjalan.
Komentar