Bareskrim Polri kini tengah melakukan penyelidikan atas laporan yang berhubungan dengan dokumen penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Proses ini mencakup penelaahan aspek hukum dan bukti-bukti yang ada, dengan mempertimbangkan keputusan dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa setiap laporan yang diterima oleh Bareskrim akan diproses mengikuti prosedur yang ditetapkan. Dalam rangka memperkuat pembuktian, penyidik berencana untuk meminta keterangan dari beberapa ahli.
“Laporan yang diterima oleh Bareskrim tentunya akan dilaksanakan tahapan-tahapan daripada pemrosesan satu laporan, ya secara prosedural pasti,” ungkap Isir pada Jumat (6/11/2026).
Pengaduan ini diajukan oleh Tim Advokasi Penegak Etika Moral dan Integritas Bangsa. Mereka menyoroti surat keterangan penyetaraan pendidikan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dokumen tersebut dipergunakan oleh Gibran sebagai salah satu syarat pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024.
Isir menambahkan bahwa penting bagi penyidik untuk menelaah setiap argumentasi hukum untuk menentukan apakah terdapat dugaan tindak pidana dalam laporan tersebut. Proses ini memerlukan pemeriksaan yang teliti terhadap dokumen dan fakta yang disampaikan oleh pelapor.
“Karena satu peristiwa dugaan pidana tentunya perumusan untuk kaitan sama pemenuhan alat bukti, argumentasi-argumentasi yuridisnya juga harus kemudian kita telaah satu persatu,” kata Isir.
Di samping mempelajari dokumen administratif, Bareskrim juga akan meminta keterangan dari ahli hukum pidana serta pakar dari bidang lain yang dianggap relevan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keabsahan bukti sebelum penyidik mengambil langkah hukum selanjutnya.
“Bareskrim pasti akan juga melakukan pemeriksaan ahli, apakah ahli hukum pidana ya, atau ahli-ahli yang lain untuk memperkuat tadi dari sisi pembuktian,” tambahnya.
Dalam kabar terkini, Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran dengan putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada tanggal 30 Oktober 2026. MA menyatakan bahwa surat keterangan dengan nomor 9149/D.D1/KS/2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan ini merupakan hasil dari kasasi atas gugatan yang diajukan oleh Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Meskipun demikian, MK menegaskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima, karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum. Mahkamah juga menyatakan bahwa mereka tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden dalam konteks perkara ini.
Komentar