Dalam sebuah persidangan terkait dugaan fitnah ijazah yang melibatkan Roy Suryo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan keterangan mengenai status pekerjaannya. Insiden ini terjadi saat pemeriksaan identitas dirinya berlangsung, di mana Jokowi mengungkapkan bahwa ia berprofesi sebagai wiraswasta. Momen ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 November 2026.
Hakim yang memimpin sidang tersebut mengawali dengan menanyakan pekerjaan Jokowi sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dengan lugas, Jokowi menjawab, “Wiraswasta, Yang Mulia.”
Hakim kemudian mengecek kembali informasi yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP) Jokowi, yang menyatakan bahwa jabatan resminya adalah Presiden ke-7 RI.
“Kalau di sini tertulis di KTP sebagai Presiden ke-7 RI betul ya?” tanya hakim.
“Betul, Yang Mulia,” jawab Jokowi tegas.
Selain menginvestigasi pekerjaan, hakim juga mengklarifikasi beberapa informasi identitas dan memeriksa kondisi kesehatan Jokowi sebelum sidang berlanjut. Ketika ditanya tentang kebugarannya, Jokowi dengan percaya diri menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangannya di persidangan.
Hakim tidak hanya berhenti di situ; ia juga menyelidiki apakah Jokowi mengenal Roy Suryo. Jokowi mengonfirmasi bahwa ia mengenal terdakwa tersebut, meski menegaskan bahwa tidak ada hubungan darah di antara mereka.
Setelah identifikasi selesai, hakim meminta Jokowi untuk bersedia diambil sumpah sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.
“Apakah bersedia untuk diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan?” tanya hakim.
“Bersedia, Yang Mulia,” ungkap Jokowi.
Hakim kemudian mengingatkan Jokowi untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta dan diminta untuk menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan tegas.
“Tadi saksi sudah mengucapkan sumpah, jadi apa yang diterangkan adalah yang sebenarnya dan diterangkan dengan sejujurnya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan dijawab dengan tegas, begitu ya, agar pertanyaan juga tidak diulang, jawaban tidak menimbulkan arti yang lain,” pungkas hakim dalam arahannya kepada Presiden Jokowi.
Komentar