Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pemberhentian Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu, 4 November 2026. Keputusan ini diambil setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait keputusan tersebut dalam sebuah konferensi pers. “Salah satu tersangka adalah beliau menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Oleh karena itu, dapat kami sampaikan bahwa pagi hari ini Bapak Presiden telah mengambil keputusan berkenaan dengan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo sebagai KSP,” ungkap Prasetyo.
Untuk mengisi posisi yang kosong akibat pemberhentian ini, Prabowo menunjuk Letjen Aryo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan. Prasetyo melanjutkan, “Dan untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk Plt untuk mengisi kekosongan tersebut untuk sementara beliau menunjuk Letjen Aryo Windutomo untuk menjabat sebagai Plt KSP.”
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga memberikan penilaian pemerintah mengenai dugaan penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit dan dua perwira tinggi Polri lainnya. Ia mencatat bahwa tindakan penyadapan tersebut berpotensi tergolong dalam kategori perbuatan yang mengarah pada makar, karena dapat membahayakan kepentingan negara serta keselamatan pimpinan negara.
“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” tegas Prasetyo. Ia menambahkan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sepele, terutama jika berpotensi mengancam kepentingan negara. “Termasuk membahayakan pimpinan negara,” ujarnya. Pernyataan ini merupakan pandangan dari pihak Istana, sementara pembuktian dan penentuan unsur pidana akan tetap dijalankan melalui proses hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, mengumumkan penetapan tersangka ini dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Mabes Polri pada Selasa malam, 3 November 2026.
Tiga perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Penyidik memberikan inisial kepada ketiga tersangka tersebut yaitu LSP, ASN, dan EH. Asep menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan pendekatan scientific investigation, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat,” papar Asep. Proses hukum yang berjalan akan menguji kebenaran dan keabsahan dugaan yang telah dilaporkan. Kasus ini tentunya menjadi perhatian publik, mengingat implikasinya yang signifikan terhadap stabilitas politik dan hukum di Indonesia.
Komentar