Dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama dua pejabat tinggi Polri mengungkap bahwa beberapa individu diduga menjadi target pemantauan komunikasi tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Target penyadapan ini tidak hanya mencakup Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, namun juga melibatkan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pimpinan organisasi masyarakat (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kalangan pengusaha yang juga disebutkan masuk dalam daftar nomor telepon yang dapat disadap.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyatakan bahwa nomor telepon pribadi beberapa tokoh publik diduga telah dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) Polri tanpa adanya proses verifikasi resmi serta tanpa keterkaitan dengan penyelesaian perkara hukum yang sah.
Dalam sebuah konferensi pers, Asep menyampaikan, “Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha.”
Kabareskrim mengungkapkan bahwa sejumlah kelompok diidentifikasi sebagai pihak yang menjadi sasaran dari penyadapan ilegal ini.
Berikut adalah daftar pihak yang disebutkan dalam keterangan mengenai kasus tersebut:
- Presiden Prabowo Subianto. Nomor telepon pribadi Presiden termasuk dalam sasaran penyadapan.
- Pejabat negara. Beberapa nomor telepon pejabat pemerintah aktif diduga dimasukkan dalam sistem pemantauan.
- Tokoh politik. Para elite politik nasional juga menjadi bagian dari sasaran penyadapan ini.
- Insan pers dan media massa. Jurnalis dan pimpinan redaksi media juga termasuk dalam kelompok yang disebutkan oleh Bareskrim.
- Pimpinan ormas dan aktivis LSM. Tokoh dari organisasi kemasyarakatan serta lembaga swadaya masyarakat turut tercantum sebagai sasaran.
- Pengusaha. Sejumlah pelaku usaha dan pengusaha nasional juga ada dalam daftar target tersebut.
Meskipun kelompok sasaran telah diidentifikasi, rincian mengenai nama individu serta jumlah nomor telepon yang diduga disadap belum diungkapkan secara lengkap.
Asep menegaskan bahwa penyadapan yang terjadi tidak berada dalam kerangka tugas penegakan hukum, baik di tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Ia juga menjelaskan bahwa pada sekitar Oktober 2026, salah satu tersangka diduga memberikan perintah untuk menghapus berkas hasil sadapan dari sistem komputer LIMS.
Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2012–2016, Adrianus Meliala, menduga bahwa penyadapan ini tidak dilakukan untuk kepentingan negara atau institusi Polri.
Menurut Adrianus, tindakan ini tampaknya berkaitan dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ia juga mengindikasikan adanya dinamika politik yang bisa jadi terlibat dalam kasus yang melibatkan mantan pimpinan tertinggi Polri tersebut.
“Kuat dugaan, penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau kepentingan Polri, tetapi untuk kepentingan pihak lain,” ungkapnya.
Adrianus yang juga merupakan seorang kriminolog di Universitas Indonesia (UI) menilai bahwa posisi serta hierarki kepangkatan perlu diperhatikan dalam memahami peran masing-masing tersangka.
Ia berpendapat bahwa pejabat dengan pangkat tertinggi kemungkinan memiliki peran yang lebih signifikan dalam rangkaian kejadian tersebut. Namun, penilaian mengenai peran dan motif para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan yang berdasar pada fakta yang ada.
Komentar