Partai Gerindra telah menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam proses intervensi terhadap mutasi tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya. Hal ini berkaitan dengan penangkapan tiga kader partai dalam sebuah kasus penyalahgunaan narkoba di sebuah hotel pada 28 September 2026.
Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan bahwa tidak ada komunikasi atau keterlibatan partai dengan pihak kepolisian mengenai kasus ini. Ia menyampaikan, “Tidak pernah ada komunikasi apapun apalagi intervensi antara kami dengan Polrestabes Surabaya terkait masalah ini,” dalam keterangannya pada Selasa (3/11/2026).
Polemik muncul setelah mutasi tersebut dilakukan pada tujuh anggota kepolisian yang terlibat dalam penangkapan. Habiburokhman mengungkapkan bahwa ada informasi yang menyebutkan bahwa beberapa anggota polisi yang dimutasi diduga meminta uang dari tiga kader Gerindra yang ditangkap tersebut, yang disebutnya sebagai alasan di balik mutasi yang dilakukan.
“Jika kemudian ada mutasi terhadap polisi yang melakukan penangkapan, kami dengar karena mereka meminta sejumlah uang kepada orang yang ditangkap,” ujarnya, yang semakin menimbulkan tanda tanya mengenai latar belakang dan prosedur mutasi anggota kepolisian yang menangani kasus ini. Dugaan permintaan uang yang disampaikan oleh Habiburokhman juga perlu diselidiki lebih lanjut melalui proses resmi sehingga tidak hanya menjadi klaim sepihak.
Informasi terbaru menyebutkan bahwa tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah dimutasi setelah melakukan penangkapan terhadap tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra karena dugaan penyalahgunaan narkotika. Di antara mereka, Iptu Kevin Asshabul Kahfi yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit 1, kini dipindahkan ke posisi Kanit Reskrim Polsek Gubeng. Selanjutnya, Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho yang sebelumnya menjadi Kasubnit 1 Unit 1 berpindah menjadi Ps Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya.
Ipda Andri Kiki, juga terlibat dalam penangkapan, kini menjabat sebagai Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari. Selain itu, empat anggota bintara yang terlibat langsung dalam penangkapan tersebut juga mengalami mutasi, yakni Aiptu Sri Ismanto dan Aiptu Anton Yuniarso yang dipindahkan ke Polsek Tegalsari, Aipda Rico Pramana ke Polsek Tambaksari, serta Bripka Rangga Pinileh ke Polsek Genteng.
Peristiwa ini bermula ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra beserta lima individu lainnya di sebuah hotel pada dini hari. Tiga kader tersebut diidentifikasi dengan inisial ARR dari DPRD Kabupaten Situbondo, ADR dari DPRD Banyuwangi, dan UAM dari DPRD Kabupaten Malang.
Dari lokasi penangkapan, aparat kepolisian berhasil mengamankan barang bukti yang mencakup plastik bekas sabu, dua butir pil ekstasi berwarna kuning, alat isap, korek api, serta bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan sabu. Hasil pemeriksaan urine menunjukkan bahwa delapan orang yang ditangkap dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Tujuh di antaranya, termasuk tiga anggota DPRD, diketahui positif ekstasi, sementara satu orang berinisial N positif mengonsumsi baik sabu maupun ekstasi.
“Dari tujuh orang itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengonsumsi sabu dan ekstasi juga,” ungkap Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto. Meski ketiga anggota DPRD tersebut terlibat dalam kasus ini, mereka tidak ditahan. Mereka mengikuti mekanisme restorative justice dan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Banyuwangi.
Menurut Hadi, langkah rehabilitasi ini diambil karena jumlah barang bukti yang ditemukan berada di bawah ambang batas yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kasus ini menyisakan dua isu kunci yang memerlukan penjelasan lebih lanjut: dugaan bahwa oknum polisi meminta uang dan alasan di balik mutasi tujuh anggota kepolisian setelah penangkapan. Selain itu, penanganan terhadap tiga kader partai yang positif narkoba juga menjadi perhatian publik, khususnya terkait prosedur hukum dan rehabilitasi yang diterapkan.
Komentar