ASPIRASIINDONESIA.COM Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mendorong pemerintah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang hingga kini belum mencapai tingkat keekonomian.
Wakil Ketua BAKN DPR Herman Khaeron menilai ruas tol yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai kondisi ekonomis perlu mendapatkan perhatian khusus.
Salah satu opsi yang ditawarkan adalah mengambil alih pengelolaannya oleh negara.
“Sejalan dengan tidak adanya pendanaan melalui skema penyertaan modal negara terhadap BUMN, maka harus ada skema untuk pembiayaan jalan tol itu. Tentunya dalam kondisi kelayakan, keekonomian yang belum bisa dicapai dan tentunya membutuhkan waktu panjang. Dalam pandangan kami, memang harus diambil alih negara,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini di Jakarta, Minggu (4/10/2026).
Menurut Herman, pengambilalihan oleh negara dapat menjadi alternatif untuk memastikan pembangunan dan keberlanjutan operasional ruas tol tetap berjalan.
Ia kemudian membandingkan gagasan tersebut dengan mekanisme Track Access Charge (TAC) yang diterapkan dalam sektor perkeretaapian.
Dalam skema tersebut, pemerintah membangun infrastruktur melalui Kementerian Perhubungan, sementara sebagian penerimaan dari layanan transportasi dapat masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kami contohkan ada TAC yang untuk pelaksanaan kereta api. Seluruh fasilitas pelaksanaan kereta api dibangun oleh Kemenhub dan kemudian dari setiap tiket itu kemudian diambil untuk PNBP di Kemenhub. Ini sebetulnya bisa juga dilakukan untuk jalan tol terhadap ruas-ruas jalan yang belum memenuhi keekonomian,” ujarnya.
Herman juga menyoroti biaya pemeliharaan JTTS yang tetap harus ditanggung meski tingkat lalu lintas pada sejumlah ruas belum mampu menghasilkan pendapatan optimal.
Menurut dia, peningkatan keekonomian jalan tol tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur.
Pemerintah juga perlu mendorong pertumbuhan kawasan industri, pusat ekonomi, dan destinasi wisata di sepanjang koridor JTTS agar jumlah pengguna jalan meningkat.
BAKN DPR masih mendalami persoalan tersebut. Herman mengatakan pihaknya membuka kemungkinan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama praktisi dan ahli, berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta melakukan rapat kerja dengan pihak terkait.
“Kami juga nanti akan rencanakan untuk rapat kerja dengan berbagai pihak supaya bisa menemukan pola yang tepat, pembiayaan yang tepat,” pungkas Herman.
Komentar