Guntur Romli, Juru Bicara PDI Perjuangan, menjelaskan alasan di balik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo dalam Pilkada 2020. Guntur mengatakan bahwa pemilihan putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dilakukan dalam keadaan yang tidak biasa, bahkan di tengah tekanan politik yang kuat terhadap partai tersebut.
Pernyataan ini diungkapkan Guntur setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengabulkan kasasi mengenai keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA yang diterbitkan untuk Gibran pada tahun 2019.
Menurut Guntur, awalnya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan di Solo tidak memberikan rekomendasi untuk Gibran. Sebaliknya, nama yang diajukan adalah Achmad Purnomo.
“Pencalonan Gibran 2020 bukan dalam suasana yang normal,” ujar Guntur saat memberikan penjelasan kepada media.
Ia menambahkan bahwa rekomendasi awal dari DPC PDIP Solo jelas-jelas ditujukan kepada Achmad Purnomo, bukan kepada Gibran.
“Awalnya bukan dia (Gibran) yang direkom oleh DPC Solo, tapi Pak Achmad Purnomo,” ungkap Guntur.
Guntur menegaskan bahwa situasi pencalonan menjadi berubah setelah terdapat manuver politik dari Jokowi, yang pada saat itu masih menjabat sebagai presiden dan juga merupakan kader PDI Perjuangan.
Ia menyebutkan bahwa tekanan yang datang dari Jokowi menyebabkan partai memilih untuk mencalonkan Gibran dalam Pilkada Solo 2020.
“Bapaknya Jokowi presiden waktu itu bermanuver. Bikin tekanan-tekanan. Akhirnya Gibran yang dicalonkan,” kata Guntur.
Selain itu, Guntur juga menerangkan bahwa PDIP pada saat itu hanya menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Solo.
Menurutnya, partai tidak mempunyai kewenangan untuk memverifikasi keabsahan seluruh persyaratan administrasi yang diserahkan kepada lembaga penyelenggara pemilihan.
“Dalam posisi ini, kami sebenarnya dalam posisi yang dibohongi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kondisi internal partai saat pencalonan Gibran. Namun, klaim mengenai adanya tekanan politik dan proses pengusungan tersebut tidak disertai dengan keterangan dari pihak-pihak yang disebutkan.
Klarifikasi yang disampaikan oleh Guntur juga muncul setelah MA memutuskan untuk mengabulkan kasasi yang diajukan oleh pengacara Subhan Palal mengenai keabsahan Suket Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran.
Berdasarkan informasi yang tertera di laman resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung, putusan tersebut tercatat dengan Nomor 742 K/TUN/2026 dan ditetapkan pada 30 Oktober 2026.
Majelis hakim yang dipimpin oleh Yulius, didampingi oleh Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto, memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan dan memenuhi seluruh gugatan penggugat.
“Kabul. Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan MA.
Kasus ini berkaitan dengan gugatan tata usaha negara terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan tersebut didaftarkan di PTUN Jakarta dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
Kasasi yang diajukan diterima oleh MA pada 23 September 2026 dan diregistrasi pada 8 Oktober 2026. Putusan kemudian dijatuhkan pada 30 Oktober 2026.
Komentar