Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimplementasikan manajemen risiko yang didasarkan pada data serta memanfaatkan transformasi digital. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan terkait pertanahan dan tata ruang. Strategi ini juga diharapkan dapat memperkuat pengendalian internal dan mencegah masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri ATR dan Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat membuka Seminar Governance, Risk, and Compliance (GRC) Tahun 2026 pada Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Ossy menekankan pentingnya integrasi antara manajemen risiko dengan proses bisnis dan teknologi digital. Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak seharusnya hanya terfokus pada penanganan masalah setelah terjadi, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi risiko sejak dini.
“Saya berharap melalui pendekatan Governance, Risk, and Compliance atau GRC ini dapat membantu kita bergerak dari pengendalian yang reaktif menuju pengendalian yang berbasis data dan juga peringatan dini,” ungkap Ossy dengan penuh harapan.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, risiko tidak serta merta hilang jika proses bisnis masih mengandung celah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola harus mencakup beberapa aspek penting, seperti kejelasan kewenangan, validasi data yang tepat, pemisahan fungsi, serta mekanisme pengendalian yang memadai.
Contohnya, dalam pelayanan peralihan hak atas tanah, percepatan proses tidak boleh mengabaikan verifikasi dokumen, kepastian hukum, keamanan data, serta keterlacakan pada setiap tahapan pelayanan yang dilakukan.
Ossy menekankan bahwa kualitas pelayanan seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat suatu proses diselesaikan. Lebih dari itu, kemampuan untuk menjaga kepastian hukum dan mengendalikan risiko secara proporsional juga menjadi indikator penting dalam menilai mutu pelayanan tersebut.
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Muhammad, menambahkan bahwa seminar ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan serta menyusun rekomendasi yang bertujuan untuk memperkuat penerapan GRC di lingkungan kementerian. Ia berharap agar sinergi antara unit kerja semakin solid, sehingga dapat mengurangi tumpang tindih proses, menyelaraskan pelaksanaan kebijakan, dan meningkatkan akuntabilitas.
Penerapan manajemen risiko juga diharapkan menjadi bagian integral dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan pengendalian, hingga evaluasi pekerjaan. Dengan langkah-langkah yang terencana dan sistematis, diharapkan lembaga ini dapat menghadapi tantangan yang ada dengan lebih baik dan efisien.
Dalam era digital yang semakin canggih, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Melalui penerapan manajemen risiko yang berbasis data, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam setiap tindakan yang diambil oleh kementerian.
Dengan berbagai inisiatif yang diambil, diharapkan pencapaian dalam bidang pertanahan dan tata ruang dapat terwujud dengan lebih baik, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, serta menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan di masa depan.
Komentar