Desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perhatian di kancah politik nasional. Di tengah situasi ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggarisbawahi komitmennya untuk mendukung Gibran. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pesan kepada kader-kader partai untuk tetap tenang dan menghormati proses konstitusi yang berlaku.
Pernyataan Jokowi disampaikan oleh Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, setelah pertemuannya dengan presiden. Yogo menegaskan bahwa Jokowi meminta agar kader PSI tidak bertindak sembarangan dalam menghadapi dinamika politik, termasuk isu yang menyangkut posisi Gibran sebagai wakil presiden.
“Arahannya [dari Jokowi] sabar semuanya, hormati semua proses, dan kami percaya bahwa Mas Gibran sesuai konstitusi baik-baik saja, tapi semuanya harus menahan diri, taat instruksi, terutama kami di PSI, tidak boleh berjalan sendiri,” ungkap Yogo, yang dikutip dari Bisnis.com.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap PSI yang berkomitmen untuk terus mendukung Gibran, sembari mendorong kader agar mengikuti arahan pimpinan. Namun, isu pemakzulan dan kontroversi seputar syarat pendidikan Gibran masih menjadi perdebatan hangat di dunia politik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.
Yogo menyampaikan bahwa PSI akan senantiasa mengawal posisi Gibran di tengah berbagai tuntutan yang berkembang. Ia menekankan bahwa partai mendukung pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyelesaikan masa jabatan mereka sesuai konstitusi.
“Biar Pak Prabowo dan Mas Gibran bekerja sepaket, sesuai amanah konstitusi sampai akhir jabatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yogo mengungkapkan bahwa PSI tetap mengikuti perkembangan politik yang terjadi. Ia menekankan bahwa partai tidak akan mengabaikan situasi terkini, tetapi meminta agar kader fokus pada konsolidasi organisasi serta memperkuat struktur kepengurusan di tingkat bawah.
Ketika ditanya tentang sikap partai-koalisi lain terhadap isu yang dihadapi Gibran, Yogo menyerahkan keputusan kepada masing-masing partai. Ia menegaskan bahwa PSI tetap pada posisi mendukung dan mengawal wakil presiden mereka.
Arahan Jokowi kepada kader PSI menjadi sorotan dalam konteks polemik yang melanda Gibran. Yogo menyebutkan bahwa Jokowi menekankan pentingnya kesabaran dan penghormatan terhadap proses yang sedang berjalan, serta pentingnya menaati instruksi partai.
Di samping itu, kader juga diminta untuk tetap fokus dalam memperkuat PSI melalui pengembangan struktur organisasi. Sikap ini menunjukkan bahwa PSI berusaha mempertahankan dukungan politik terhadap Gibran tanpa mengabaikan konsolidasi internal.
Yogo juga mengomentari anggapan bahwa kelompok yang sering disebut “Geng Solo” akan bersikap defensif menghadapi desakan pemakzulan. Ia menilai anggapan tersebut tidak akurat dan menegaskan bahwa juru bicara PSI aktif merespons beragam narasi terkait Gibran.
“Saya pikir tidak ya, juru bicara kami cukup ofensif menyampaikan kebenaran, soal ijazah dengan terang benderang. Kita terus menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Yogo.
Ia juga mengungkapkan bahwa polemik ini berpotensi mengganggu kinerja Gibran. Pernyataan tentang motif di balik desakan pemakzulan adalah pandangan pribadi Yogo, dan bukan kesimpulan yang telah dibuktikan secara independen.
Kontroversi terkait pemakzulan Gibran berhubungan dengan gugatan mengenai syarat pendidikan yang harus dipenuhi saat ia mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Pada tanggal 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan untuk perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan dari pihak penggugat tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum atau legal standing.
MK, dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
Lebih jauh, Mahkamah menegaskan bahwa Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024, sehingga ia tidak lagi berstatus calon wakil presiden dalam tahapan Pemilu 2024, dan oleh karena itu, perkara ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi posisinya sebagai wakil presiden melalui mekanisme sengketa hasil pemilu.
Pernyataan MK tidak boleh disederhanakan sebagai putusan yang menyatakan seluruh isu mengenai syarat pendidikan Gibran telah terkonfirmasi atau tidak. MK menekankan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum pemohon, sekaligus memberikan pertimbangan mengenai bukti pendidikan yang diuji dalam persidangan.
Komentar