Ahmad Ali dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkapkan rasa kecewa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meskipun permohonan tersebut akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima.
Ahmad Ali menilai, seharusnya MK bisa lebih awal mempertimbangkan kedudukan hukum atau legal standing pihak pemohon. Menurutnya, proses pemeriksaan yang berujung pada penolakan permohonan ini justru memunculkan pertanyaan tentang metode penanganan perkara yang ada di lembaga konstitusi.
“Kok sudah tahu ini orang tidak punya legal standing, kenapa masih dimasukkan di pokok perkara. Dia sudah tahu bahwa Denny Indrayana enggak punya legal standing. Atas dasar apa? Kan ini mempermalukan,” ujar Ahmad Ali saat berbincang dengan media.
Ia menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan adalah terkait proses penanganan perkara, bukan sekadar hasil akhir mengenai persyaratan pendidikan Gibran.
Ahmad Ali juga mengingatkan pentingnya posisi MK sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga konstitusi dan etika dalam bernegara. “Ya artinya kita sangat menyayangkan. Orang-orang yang duduk di Mahkamah Konstitusi itu adalah manusia suci, ya kan? Yang harusnya menjadi penjaga moral bangsa, tapi kemudian mereka mempermasalahkan Putusan 90. Mereka itu juga yang putus,” tuturnya.
Menurutnya, gugatan ini tidak akan berdampak pada keputusan pencalonan Gibran dalam Pemilu 2024 yang telah berlangsung. Dia bahkan menggambarkan perkara ini sebagai tindakan demonstrasi yang tidak memiliki substansi yang kuat.
Ahmad Ali mempertanyakan alasan di balik pengajuan serta penanganan gugatan ini mengingat substansi perkara yang sudah pernah diputus sebelumnya.
Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa terhadap hasil pemilihan presiden.
Para pemohon dalam perkara ini meliputi Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, beberapa warga dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, dan beberapa individu lainnya.
Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau yang setara. Akan tetapi, MK menegaskan bahwa ketiadaan bukti di dalam persidangan tersebut tidak bisa digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisi sebagai wakil presiden melalui perkara ini.
Gibran, dalam tanggapannya terhadap temuan MK, mengungkapkan bahwa dirinya telah melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura. Dia percaya bahwa pendidikan tinggi yang telah ia jalani menunjukkan bahwa ia telah memenuhi persyaratan pendidikan yang diperlukan.
Komentar