Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh tahapan dan proses yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan gugatan mengenai syarat pendidikan pencalonannya untuk Pemilu 2024. Pernyataan ini dilontarkan Gibran setelah MK mengumumkan putusan pada perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026, yang menyatakan bahwa permohonan dari para pemohon tidak dapat diterima.
“Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK,” ungkap Gibran saat ia meninjau pameran Inacraft.
Walaupun menunjukkan sikap menghormati keputusan MK, Gibran tetap bersikeras bahwa ia sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pernyataan ini dia sampaikan ketika ditanya mengenai dokumen pendidikan yang menjadi pokok perkara di MK.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” tegasnya, menanggapi pertanyaan tentang kelulusan akademiknya.
Dalam proses hukum ini, MK mengungkap sejumlah fakta terkait dokumen pendidikan Gibran yang dipermasalahkan oleh pihak pemohon. MK mencatat bahwa mereka tidak menemukan bukti yang cukup, seperti ijazah atau sertifikat dari institusi luar negeri, yang dapat menunjukkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA.
Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan MK tidak mengarah pada pembatalan atau diskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Setelah putusan dikeluarkan, Gibran mengungkapkan keinginannya untuk kembali fokus menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden. Ia menegaskan bahwa saat ini yang terpenting adalah memastikan tujuan, misi, serta program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik.
“Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” ujar Gibran ketika menghadiri kegiatan publik baru-baru ini.
Dalam sidang yang berlangsung pada malam hari, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa permohonan dari pihak pemohon dalam perkara tersebut tidak dapat diterima. “In the pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo saat menyampaikan putusan.
Hakim Konstitusi Liliek menjelaskan bahwa alasan di balik ketidakmampuan pemohon untuk diterima berkaitan dengan kedudukan hukum mereka. Menurut MK, para pemohon bukanlah pasangan calon yang ikut serta dalam Pemilu 2024. Mereka adalah kelompok yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil hingga individu.
Sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024, pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon peserta pemilu. “Oleh karena itu, para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo,” jelas Liliek.
Karena permasalahan kedudukan hukum ini, MK memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap seluruh dalil pokok permohonan. Dengan demikian, Gibran menegaskan kembali sikapnya untuk menghormati proses yang telah berjalan di MK dan melanjutkan tugasnya sebagai Wakil Presiden di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Komentar