Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk dihadirkan sebagai saksi dalam penyelidikan terkait dugaan suap dan gratifikasi sehubungan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Ketua KPK Setyo Budiyanto menginformasikan bahwa proses pemeriksaan terhadap Nusron direncanakan akan dilaksanakan pada pekan ini, meskipun tanggal pastinya belum diungkapkan.
“Kalau enggak salah waktunya minggu ini ya, seingat saya,” ujar Setyo pada Selasa (6/10/2026).
Setyo menjelaskan bahwa penyidik KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada Nusron pada pekan lalu dan meyakini bahwa surat tersebut sudah diterima oleh Menteri ATR/BPN.
Setyo mengemukakan bahwa pemanggilan Nusron bertujuan untuk mendalami informasi seputar perkara yang telah menyeret sejumlah individu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di lingkungan ATR/BPN.
KPK berharap agar Nusron memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh penyidik.
“Minggu lalu sudah dikirimkan. Artinya, saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan,” tambahnya.
Setyo menegaskan pentingnya memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai kewajiban hukum bagi setiap warga negara yang dipanggil untuk memberikan kesaksian.
Sampai saat ini, KPK belum menetapkan Nusron Wahid sebagai tersangka dalam kasus ini, sehingga posisinya adalah sebagai saksi dalam agenda pemeriksaan yang akan datang.
Dalam konteks dugaan korupsi pengurusan HGB yang sedang diselidiki, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Di antara mereka terdapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politisi dari Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, juga tiga individu lainnya, yaitu Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
KPK menyebutkan bahwa Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry diduga memiliki hubungan kepercayaan dengan Nusron Wahid. Namun, perlu dicatat bahwa penyebutan ini merupakan bagian dari konstruksi perkara KPK dan tidak serta merta menunjukkan bahwa Nusron terlibat sebagai tersangka.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.
Dalam operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan 19 orang sebelum akhirnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai yang berjumlah sekitar Rp106,3 miliar, dengan pecahan rupiah dan valuta asing.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hak tanah serta mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap praktik-praktik korupsi yang terjadi di sektor publik. Diharapkan proses hukum yang berjalan dapat memberikan keadilan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Komentar