Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah bergerak cepat dalam pemulihan pascabencana di Sumatera Utara, dengan tujuan utama untuk mengembalikan layanan dasar bagi masyarakat setempat.
Penanganan difokuskan pada aspek air minum dan sanitasi di lima daerah, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat.
Proses pemulihan dilakukan secara bertahap, diawali dengan penanganan kondisi darurat yang bertujuan untuk segera memulihkan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Setelah itu, langkah rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan dengan membangun infrastruktur yang lebih permanen.
Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU menangani perbaikan infrastruktur air minum, sanitasi, serta pengelolaan sampah di berbagai lokasi yang terdampak bencana.
Dody Hanggodo, Menteri PU, menekankan pentingnya pemulihan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik saja, tetapi juga memastikan agar masyarakat dapat kembali mengakses kebutuhan dasar mereka.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” ungkap Dody.
Dalam fase awal, prioritas diberikan pada kebutuhan yang paling mendesak.
Pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana harus segera dilakukan agar fungsi layanan dasar bisa kembali normal.
Setelah kebutuhan darurat tersebut dipenuhi, Kementerian PU melanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan membangun infrastruktur yang lebih tahan lama.
Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan layanan yang lebih baik sekaligus berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Dalam hal air minum, penanganan dibagi menjadi dua paket yang mencakup lima kabupaten/kota.
Data terbaru menunjukkan bahwa pada periode 18–24 September 2026, Paket 1 yang mencakup Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga telah mencapai progres fisik sebesar 31,30%.
Sementara itu, Paket 2 yang melibatkan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat mencapai 39,13%.
Di Paket 1, pembangunan infrastruktur permanen di Kabupaten Tapanuli Tengah mencakup beberapa sistem penyediaan air minum (SPAM) di antaranya IKK Pandan dan Tukka, IKK Sibabangun, serta IKK Pinangsori.
Sementara itu, di Kota Sibolga, proyek yang dilaksanakan meliputi pembangunan SPAM IKK Sarudik, pembangunan intake permanen di Aek Doras, serta jaringan perpipaan dan sambungan rumah di Huntap Aek Parombunan.
Untuk Paket 2, di Kabupaten Tapanuli Utara, pembangunan fokus pada SPAM IKK Tarutung dan SPAM Huntap Dolok Nauli.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan, proyek mencakup SPAM IKK Batangtoru, serta ferifikasi air bersih di Huntap Desa Napa dan Hapesong, Kecamatan Batangtoru.
Sementara untuk Kabupaten Langkat, penyediaan air bersih dilakukan melalui proyek sumur bor dan jaringan perpipaan yang menjangkau Desa Pulau Banyak, Pekubuan, Cempa, dan Muka Paya.
Pemulihan layanan air bersih juga menjangkau fasilitas kesehatan, termasuk kebutuhan air bersih untuk RSUD Tanjung Pura yang masih dalam tahap pengadaan, serta pemasangan sarana air bersih di Puskesmas Pantai Cermin yang sudah selesai.
Sebagai tambahan, Kementerian PU juga menggeber pemulihan pada sektor sanitasi dan pengelolaan sampah.
Setelah tahap penanganan darurat, pengerjaan pembangunan sistem permanen kemudian dilanjutkan.
Sampai pada minggu ke-36 atau periode 15–21 September 2026, progres fisik secara keseluruhan tercatat mencapai angka 29,86%.
Di Kabupaten Tapanuli Tengah, kegiatan yang dilakukan mencakup pengadaan bak arm roll untuk mendukung pelayanan di lokasi hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Sementara itu, di Kota Sibolga, penanganan mencakup pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pengadaan bak arm roll di Huntap Aek Parombunan, serta pengoptimalan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Di Kabupaten Tapanuli Utara, fokus pekerjaan adalah pengadaan bak arm roll.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan, pekerjaan meliputi optimalisasi TPA Sipirok serta pengadaan bak arm roll untuk memperkuat layanan persampahan.
Pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kementerian PU menerapkan prinsip Build Back Better, yang mempertimbangkan berbagai aspek risiko bencana, standar teknis, kualitas layanan, dan kebutuhan jangka panjang masyarakat.
Melalui rangkaian pemulihan yang sistematis ini, Kementerian PU berupaya memastikan masyarakat di lima kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam mendapatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang memadai.
Pembangunan infrastruktur tersebut juga diarahkan agar lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.
Komentar