ASIPIRASIINDONESIA.COM Temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai dugaan hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, membuka persoalan yang lebih luas daripada sekadar keberadaan fasilitas khusus bagi warga binaan.
Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang tampak seperti hunian layaknya rumah atau apartemen, lengkap dengan sofa, televisi, kulkas, meja makan, dan fasilitas lainnya. Tim Ombudsman juga sempat menghadapi penolakan ketika hendak memasuki area blok warga binaan.
Temuan tersebut kemudian menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI. Dalam rapat pada 28 September 2026, DPR meminta perbedaan antara hasil pemeriksaan Ombudsman dan pemeriksaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) didalami untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi di lapangan.
Persoalan berikutnya adalah pertanggungjawaban. Penonaktifan pejabat di tingkat Lapas Cibinong dapat menjadi bagian dari proses pemeriksaan, tetapi penyelesaian perkara tidak semestinya berhenti pada pergantian pejabat apabila kemudian ditemukan bukti adanya persoalan yang lebih luas.
Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana fasilitas tersebut dapat muncul dan bertahan. Siapa yang mengetahui keberadaannya? Bagaimana mekanisme pengawasan berjalan? Apakah terdapat izin tertentu? Jika ditemukan indikasi transaksi, apakah terdapat aliran dana yang berkaitan dengan fasilitas tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui pemeriksaan berbasis bukti dan kewenangan hukum, bukan asumsi.
Pengawasan juga menjadi sorotan karena Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berada dalam struktur yang membawahi penyelenggaraan teknis pemasyarakatan.
Komisi XIII sebelumnya menyatakan evaluasi perlu mencakup sistem pengawasan, pengamanan, penempatan warga binaan, serta standar pelayanan.
Anggota Komisi XIII Yanuar Arif Wibowo menegaskan bahwa perlakuan terhadap warga binaan harus setara.
“Tidak ada dispensasi, tidak ada pemberian fasilitas yang dibeda-bedakan,” kata Yanuar dalam rapat Komisi XIII, 28 September 2026.
Ombudsman sendiri menyatakan siap menyampaikan fakta hasil pengawasan kepada DPR sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemasyarakatan.
Karena itu, kasus Cibinong dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, termasuk mengevaluasi lapas dan rutan lain yang memiliki risiko serupa.
Pemeriksaan dapat diarahkan pada izin bangunan, standar hunian, akses keluar-masuk, pengawasan petugas, serta potensi pelanggaran lain berdasarkan indikator dan bukti yang ditemukan.
Jika investigasi nantinya menunjukkan adanya kegagalan pengawasan pada jenjang tertentu, pertanggungjawaban administratif dan kelembagaan perlu dibahas sesuai kewenangan masing-masing pejabat.
Sementara apabila ditemukan dugaan tindak pidana, proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan bukti.
Kasus Cibinong dengan demikian bukan hanya persoalan membongkar bangunan atau mencopot pejabat. Yang lebih penting adalah memastikan mekanisme pengawasan mampu menjawab mengapa penyimpangan bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana kejadian serupa dapat dicegah.
Komentar