Politikus dari PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam suatu acara konsolidasi partai. Guntur menekankan bahwa dokumen yang seharusnya diminta oleh publik untuk ditunjukkan adalah ijazah Jokowi, bukan KTA PSI.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Guntur pada Minggu (27/9/2026). Ia berkomentar, “Diminta menunjukkan ijazah agar tidak makin gaduh, kok, malah menunjukkan KTA.” Hal ini menunjukkan bahwa Guntur merasa ada ketidakpuasan terhadap fokus publik yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dipertontonkan oleh Jokowi.
Menurut Guntur, permintaan untuk menunjukkan ijazah terkait erat dengan polemik yang muncul seputar dokumen pendidikan Jokowi yang sudah lama menjadi perbincangan di masyarakat.
Guntur tidak hanya menyentuh mengenai Jokowi, tetapi juga mencakup Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan perlunya kedua tokoh tersebut untuk menunjukkan dokumen pendidikan mereka, guna meredakan polemik yang sudah berlarut-larut dalam pembicaraan publik.
“Baik Jokowi diminta menunjukkan ijazah S1 UGM-nya dan Gibran nunjukin ijazah SMA-nya,” tegas Guntur. Pernyataan ini mencerminkan anggapannya bahwa penyelesaian masalah dapat ditempuh melalui penyajian dokumen yang jelas.
Guntur meyakini bahwa masalah ini sudah cukup lama dan telah berujung ke ranah hukum, sehingga penyelesaian yang transparan sangat diperlukan untuk membuktikan kebenaran.
Pada kesempatan sebelumnya, Jokowi menghadiri Rakorda konsolidasi PSI di Hotel Grand Pasundan. Dalam acara tersebut, ia menunjukkan KTA PSI miliknya di depan para kader. Tujuan dari aksi tersebut adalah untuk membuktikan status keanggotaannya di PSI kepada publik yang masih meragukan.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa ia telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. KTA yang ditunjukkan mencantumkan nomor keanggotaan S337220257777777. “Banyak yang enggak percaya, sekarang saya buka saja kartu anggota saya ini,” ujar Jokowi, sembari menunjukkan kartu tersebut kepada audiens yang hadir.
Ia melanjutkan dengan membaca nomor keanggotaan yang tertera pada kartu dan mengungkapkan bahwa dirinya resmi menjadi bagian dari keluarga besar PSI.
Jokowi menegaskan bahwa keanggotaannya di PSI telah terdaftar sejak 14 Oktober 2025, penjelasan ini diberikan untuk merespons asumsi yang muncul mengenai status politiknya setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir pada tahun 2024.
Sementara itu, Guntur memiliki pandangan yang berbeda dan lebih fokus pada isu ijazah yang masih menjadi topik hangat di kalangan publik. Tanggapan ini semakin menambah kompleksitas dari diskusi yang melibatkan dua tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia.
Komentar