Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami sebuah kasus dugaan suap yang melibatkan proses audit di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam konteks ini, Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dimintai keterangan sebagai saksi.
Bobby Adhityo Rizaldi hadir memenuhi panggilan KPK pada Senin, 28 September 2026, setelah sebelumnya ia tidak dapat hadir pada sesi pemeriksaan yang telah dijadwalkan pada tanggal 25 September 2026. Kehadirannya ini berfungsi untuk melengkapi berkas perkara terkait dengan tersangka Bupati Muara Enim periode 2025 hingga 2030, yang saat ini tengah diselidiki.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi kehadiran Bobby. Dia mengatakan, “Hari ini, Senin (28/9), saksi BB (Bobby) hadir pada penjadwalan ulang pemeriksaannya dalam penyidikan perkara dugaan suap terkait audit BPK di Pemerintah Kabupaten Muara Enim,” dalam keterangannya kepada para wartawan.
Budi juga menyampaikan bahwa Bobby tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.57 WIB, dan saat berita ini diturunkan, proses pemeriksaan terhadapnya masih berlangsung.
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Bobby bukanlah yang pertama kalinya dalam konteks kasus ini. Sebelumnya, pada 16 Juli 2026, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadapnya untuk menelusuri lebih dalam terkait dugaan pengaturan hasil audit di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Selama pemeriksaan tersebut, penyidik juga mengeksplorasi hubungan Bobby dengan Augusz Dewanggara, yang lebih dikenal dengan nama Angga, salah satu tersangka yang terlibat dalam dugaan praktik suap terkait hasil audit BPK.
Proses penyidikan yang dilakukan KPK juga melibatkan penggeledahan rumah Bobby yang berlokasi di Cipete, Jakarta Selatan, pada 13 hingga 14 Juli 2026. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti elektronik berhasil diamankan untuk mendukung penyelidikan yang sedang berlangsung.
Penting untuk dicatat bahwa Bobby berstatus sebagai saksi dalam penyidikan ini. Pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan KPK bertujuan untuk mengumpulkan bukti, tanpa menjadikannya sebagai tersangka dalam kasus ini.
Dalam upaya penelusuran, KPK tidak hanya memeriksa saksi dan menggeledah rumah Bobby, tetapi juga melakukan penggeledahan di kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Di sana, penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen terkait proses pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Dokumen yang disita oleh penyidik mencakup kertas kerja pemeriksaan serta berkas yang berisi perubahan hasil audit. Dalam penyidikan ini, penyidik juga menginvestigasi dugaan perubahan opini audit dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dihasilkan untuk Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Selain itu, ditemukan juga dokumen yang menunjukkan adanya upaya untuk mengubah temuan setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Penyidik sedang menelusuri petunjuk yang berkaitan dengan dugaan intervensi dari BPK pusat dalam perubahan hasil pemeriksaan tersebut.
Temuan-temuan ini menjadi bagian penting dalam pengumpulan bukti untuk mengungkap dugaan praktik suap dan pengondisian hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam kasus dugaan suap yang berkaitan dengan pengondisian audit BPK di Kabupaten Muara Enim, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dan telah melakukan tindakan penahanan terhadap mereka. Proses hukum ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas praktik korupsi yang mencederai integritas lembaga pemerintahan dan keuangan publik.
Komentar