Pemerintah berencana memberikan bantuan sosial (bansos) secara langsung kepada sekitar 50 juta warga yang tergolong dalam kelompok desil 1 hingga 5 melalui rekening bank. Inisiatif ini merupakan bagian dari langkah transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial yang sedang digagas pemerintah.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan bahwa penerima bantuan sosial akan diambil dari masyarakat yang berada dalam kategori tingkat kesejahteraan terendah. Saat ini, pemerintah masih melakukan pembaruan data untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Luhut menjelaskan bahwa program bansos digital ini akan menyasar sekitar 50 juta warga yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. “Nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Dengan begitu membawa keadilan, memberi keadilan kepada masyarakat kita,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers.
Desil merupakan kategori pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Semakin rendah angka desil, maka semakin rendah pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdaftar di dalamnya. Untuk memastikan akurasi, pemerintah sedang melakukan perbaikan data penerima bantuan dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi salah satu landasan penting dalam penentuan penerima perlindungan sosial.
Menurut Luhut, pemerintah mengestimasi potensi penghematan yang dapat diraih melalui digitalisasi bisa mencapai Rp1.200 triliun. Angka ini belum pasti, namun diharapkan sebagian dari efisiensi tersebut dapat digunakan untuk mendukung program perlindungan sosial. “Penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai Rp1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah,” jelasnya.
Dengan penerapan skema baru ini, pemerintah berusaha untuk mengubah pola subsidi dari yang sebelumnya diberikan dalam bentuk produk menjadi bantuan yang langsung diterima oleh masyarakat melalui rekening mereka.
Target penyaluran bansos langsung ke rekening diprediksi akan dimulai pada kuartal I tahun 2027. Sebagai bagian dari persiapan, pemerintah juga akan menyediakan rekening untuk masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Di samping itu, sistem perlindungan sosial digital direncanakan akan diluncurkan secara serentak di seluruh Indonesia pada bulan Oktober 2026. Sistem ini didesain dengan konsep Digital Public Infrastructure (DPI) yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, serta pembayaran digital.
Pemerintah pun tengah menyiapkan metode verifikasi penerima bantuan menggunakan teknologi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan dari Dukcapil. Dengan langkah ini, diharapkan proses verifikasi akan menjadi lebih efisien dan aman, sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan akurat.
Komentar