Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak sekadar dianggap sebagai pencapaian administratif, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam pandangannya, WTP seharusnya berfungsi sebagai standar yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan pada acara penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Acara tersebut berlangsung pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Menko AHY juga memberikan penghargaan kepada Nyoman Adhi Suryadnyana, Pimpinan I BPK RI yang sekaligus menjabat Pelaksana Tugas Pimpinan IV BPK RI, serta Laode Nusriadi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI dan seluruh tim pemeriksa BPK RI.
Dia mengapresiasi proses pemeriksaan yang telah dilakukan serta masukan strategis yang telah diberikan kepada Kemenko Infra dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan sebuah standar moral, sebuah standar keuangan negara yang sejatinya harus kita capai. Jadikan ini sebagai penyemangat untuk terus memperbaiki diri,” ujar Menko AHY.
Menko AHY menyatakan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BPK sangat penting bagi Kemenko Infra untuk melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan dalam berbagai aspek. Hal ini mencakup penguatan good governance, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, serta optimalisasi penggunaan teknologi untuk mendukung layanan publik.
Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa kualitas tata kelola keuangan negara dapat terus ditingkatkan.
Lebih jauh, Menko AHY juga mengingatkan pentingnya agar setiap rupiah dari anggaran negara digunakan dengan cara yang efektif dan tepat sasaran. Ini menjadi semakin krusial mengingat tantangan global yang dihadapi serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang.
Dia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menghasilkan manfaat yang konkret, seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
“Setiap rupiah bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan, melainkan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Menko AHY menyoroti pentingnya memperkuat tata kelola keuangan serta sistem pengendalian internal. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan juga menjadi perhatian utama.
Ia menekankan bahwa sumber keuangan negara datang dari rakyat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. “Tata kelola keuangan ini adalah isu yang sensitif. Keuangan negara sejatinya bersumber dari rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui untuk apa keuangan negara ini digunakan,” ujar Menko AHY.
Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahun 2025 pun memiliki makna khusus bagi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, karena ini merupakan pemeriksaan yang pertama dalam satu tahun sejak kementerian tersebut dibentuk.
Menko AHY berharap agar rekomendasi dari BPK dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dan membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta akuntabel.
Di akhir sambutannya, Menko AHY mengajak seluruh jajaran Kemenko Infra untuk memperkuat komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran. Dia berharap upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang adil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Menko AHY didampingi oleh sejumlah pejabat kementerian, termasuk Sekretaris Kementerian Koordinator Ayodhia G. L. Kalake dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Odo R. M. Manuhutu. Dari pihak BPK RI, hadir pula para pejabat terkait, termasuk Nyoman Adhi Suryadnyana dan Laode Nusriadi.
Menko AHY secara resmi menerima laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 dari BPK RI, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Komentar