Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden telah menarik perhatian publik kembali. Masalah dokumen pendidikan putra Presiden Joko Widodo ini kembali menjadi sorotan setelah putusan ini.
Melalui putusan bernomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Mahkamah Agung bertindak sendiri dalam menilai perkara ini, dengan membatalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan menerima seluruh gugatan dari penggugat.
Perkembangan ini memunculkan tuntutan agar Gibran segera mundur dari posisinya sebagai wakil presiden. Denny Indrayana, sebagai kuasa hukum Subhan Palal, menekankan bahwa pembatalan suket tersebut semakin menguatkan isu mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan, yang sebelumnya juga menjadi agenda di Mahkamah Konstitusi (MK).
Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana nasib jabatan wakil presiden jika dokumen yang diperlukan untuk pencalonan dinyatakan tidak sah oleh MA?
Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa kasasi dikabulkan, yang sekaligus membatalkan putusan PTUN Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT serta menerima seluruh gugatan penggugat.
“Kabul. Kabul kasasi, batal putusan Judex Facti, Adili Sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian pernyataan dalam amar putusan yang bisa dilihat di laman resmi MA.
Denny Indrayana menilai bahwa keputusan ini secara de facto menghilangkan keabsahan dokumen yang digunakan oleh Gibran untuk memenuhi syarat pendidikan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden di Pemilu 2024. Ia menyampaikan, “Putusannya dikabulkan. Suket batal. Sudah dua lembaga peradilan tertinggi di Republik yang mengatakan Saudara Gibran tidak memenuhi syarat sebagai Wapres,” ujar Denny dalam siaran KompasTV, Minggu (1/11/2026).
Berdasarkan keputusan ini, Denny meminta Gibran untuk mengundurkan diri, dengan alasan bahwa masalah terkait dokumen pendidikan adalah hal yang penting dan tidak dapat diabaikan, karena berhubungan dengan syarat pencalonan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden.
Sebelum MA mengeluarkan putusan tersebut, isu mengenai dokumen pendidikan Gibran juga sempat dibahas dalam konteks perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dikeluarkan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau yang setara.
Namun, MK tidak memenuhi permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden. Dalam pertimbangannya, MK mengaitkan batas waktu pemeriksaan perkara dengan pelantikan Gibran pada 20 Oktober 2024, di mana setelah tanggal tersebut, Gibran sudah menjalani posisi sebagai wakil presiden dan tidak lagi berstatus sebagai calon dalam Pemilu 2024.
Kedua putusan ini menjadikan masalah dokumen pendidikan Gibran terus menjadi perdebatan. Walaupun demikian, objek dan ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh MK dan MA memiliki perbedaan, sehingga konsekuensi hukum dari masing-masing putusan tidak bisa disamakan secara langsung.
Tengah desakan agar Gibran mundur, Andi Azwan selaku Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menolak tuntutan tersebut. Ia menegaskan bahwa posisi Gibran sebagai wakil presiden tetap sah dan meminta agar mereka yang mendesak penggantian untuk tidak mengabaikan prosedur konstitusi yang ada.
“Kita juga belum menerima nih yang namanya berita acaranya itu. Yang jelas kepada mereka semua, sudahlah jangan kebelet pipis ya, mendesak-desak pemerintah untuk menyiapkan pengganti Mas Gibran. Ini ada proses-proses konstitusi yang harus dilalui,” ungkap Andi pada Sabtu (31/10/2026).
Andi merujuk pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menjelaskan mengenai dokumen pendidikan bagi para bakal calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Ia menganggap desakan untuk mengganti Gibran sebagai suatu bentuk politisasi hukum.
Akan tetapi, pembelaan dari relawan ini tidak serta-merta menghapus permasalahan yang muncul pasca-putusan MA. Penjelasan mengenai dasar pemenuhan syarat pendidikan dan efek dari putusan tersebut masih perlu diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur mengenai mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Pasal 7A menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran tertentu atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Komentar