Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi perhatian dalam isu yang melibatkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA yang dimiliki oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Akademisi Ali Syarief mengemukakan bahwa masalah ini bukan hanya berkaitan dengan masa depan politik Gibran, tetapi juga dapat menuntut pertanggungjawaban hukum bagi Jokowi.
Ali Syarief mencatat dua putusan dari lembaga peradilan yang berhubungan dengan dokumen pendidikan Gibran. Ia berpendapat bahwa perkembangan hukum yang terjadi dapat menjadi akhir dari karir politik Gibran sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat keterangan tersebut.
Pada tanggal 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa tidak terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari institusi luar negeri yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.
Lebih lanjut, pada tanggal 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA luar negeri yang dimiliki Gibran adalah tidak sah dan batal demi hukum.
Ali Syarief menganggap bahwa keputusan MK dan MA dapat membawa konsekuensi yang lebih serius bagi Gibran. Ia mengaitkan penerbitan Suket ini dengan posisi Jokowi saat menjabat sebagai presiden. Dalam cuitannya, Ali menekankan, “Bisa dibayangkan betapa besar kekecewaan Jokowi terhadap Prabowo. Putusan MK dan MA terkait persoalan ijazah serta SUKET berpotensi menjadi titik akhir bagi perjalanan politik Gibran.”
Menurut Ali, isu yang sedang berkembang tidak hanya bisa dipandang sebagai masalah administratif atau pertarungan politik di kalangan elite. “Namun, persoalannya jauh lebih serius dari sekadar masa depan politik sang anak. Jokowi sendiri berpotensi terseret dalam pusaran pertanggungjawaban hukum sebagai pihak yang diduga turut terlibat (dader). Sebab, sulit membayangkan SUKET tersebut diterbitkan apabila yang berkepentingan bukan anak seorang presiden,” tambahnya.
Pernyataan yang disampaikan Ali tentu menempatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh yang perlu diperhatikan dalam perkembangan polemik ini. Walaupun begitu, dugaan keterlibatan yang diungkapkan adalah penilaian dari seorang akademisi dan belum bisa dianggap sebagai kesimpulan hukum mengenai keterlibatan Jokowi dalam penerbitan dokumen tersebut.
Ali Syarief menekankan agar masalah sukete Gibran tidak berujung hanya pada drama politik semata atau sekadar persaingan kepentingan antar elite. Dia beranggapan bahwa masyarakat layak mendapatkan kepastian bahwa proses hukum yang berlangsung adalah adil dan transparan, terutama jika ada pihak-pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban.
Dengan demikian, masyarakat berharap bahwa baik Gibran maupun Jokowi dapat berkonsentrasi pada aspek yang lebih serius dari masalah ini. Isu pendidikan dan integritas dalam dokumen resmi adalah hal yang penting untuk dijaga, bukan hanya bagi mereka yang terlibat, tetapi untuk kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan pemerintahan secara keseluruhan.
Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk saling menghormati proses hukum yang ada dan memberikan ruang bagi penegakan keadilan yang benar-benar dapat diandalkan. Hanya dengan pendekatan yang tepat, diharapkan polemik ini dapat menemukan titik terang yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Komentar